Gedung DPRD Jombang
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Kemelut persoalan yang terjadi di internal DPRD Jombang mulai menuai sorotan dari LInK (Lingkar Indonesia untuk Keadilan) sebagai analis kebijakan publik di kota santri. Ini tidak lain karena kekisruhan di lembaga politik tersebut semakin memanas.
Lembaga politik seperti DPRD yang dihuni pejabat publik, seharusnya menjadi elemen yang selalu berusaha memperbaiki kinerjanya karena masih minim kepercayaan dari masyarakat. Bukan sebaliknya, justru selalu sibuk dengan persoalan yang tidak penting dan tidak ada hubungannya dengan rakyat.
"Ini jelas preseden buruk, pejabat kita di DPRD semakin menelanjangi diri bahwa kinerjanya kurang menyentuh masyarakat. Dan ini seharusnya mampu diselesaikan dengan baik oleh Ketua DPRD sebagai pucuk pimpinan," kata Aan Anshori, Direktur LinK kepada Bangsaonline.
Menurutnya, publik mendukung gagasan pencoretan pos anggaran pengadaan mobil operasional. Hal itu dikarenakan biaya pengadaan mobil ooerasional akan menelan APBD yang besar yakni sekitar Rp 5 Miliar. (BACA: Pengadaan Mobil Operasional Dicoret, Anggota DPRD Jombang Boikot Rapat Paripurna)
"Itu merupakan angka fantastis. Anggota DPRD dan eksekutif barangkali amnesia dengan wajah kemiskinan akut di kabupaten ini. Hampir 600 ribu orang hidup di bawah kemiskinan. Mereka sulit mengakses sandang pangan dan papan yang layak, juga terhadap pendidikan dan kesehatan," tuturnya.
Aan juga tak menampik bahwa aksi boikot yang dilakukan anggota dewan, Kamis (30/6) lalu merupakan akumulasi kekecewaan terhadap perilaku ketua DPRD, Joko Triono (JT) yang terlalu mesra dengan bupati, terutama dalam pembahasan kebijakan.
