Secara terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Ach Zubaidi mengatakan, adanya penambahan anggaran itu dilakukan sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah untuk memperbaiki layanan kesehatan. Pasalnya, selama ini pelayanan di Sumenep sering mendapat keluhan dari masyatakat utamanya pasien saat berobat. Bahkan di daerah kepuluan pelayanan kesehatan terkesan dipersulit.
”Prinsipnya kami mendukung hal itu, tapi jangan sampai disalahgunakan. Sehingga Dinkes harus ekstra dalam melakukan pengawasan. Jangan rampas hak masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil ketua DPRD Sumenep Ach. Salim menilai pemerintah daerah kurang serius memberikan pelayanan kesehatan kepada msayarakat miskin. Buktinyal, setiap tahun anggaran yang disediakan tidak mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat.
”Kalau memang sudah diketahui menghabiskan Rp 50 miliar lebih, kenapa kok masih diajukan Rp 3,4 miliar, kenapa kok tidak diajukan Rp 50 miliar saja. Ini kan aneh, kalau saya menginginkan anggaran untuk SPM sampai 100 miliar,” jelas dia.
Anggaran tersebut bisa didapat dengan cara memangkas sebagian program yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satunya seperti pelatihan dan whokshop. ”Kami sangat setuju karena kami lihat kalau dari segi SDM (Sumber Daya Manusian) di Dinkes sudah mempuni. Jadi, tidak salah kiranya kalau anggaran itu dipangkas dan dialokasikan untuk dana ksehatan gratis,” tegasnya. (fay/jiy/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
