Bupati Taufiqurrahman.
NGANJUK, BANGSAONLINE.com - Banyaknya pejabat di Nganjuk yang diperiksa aparat hukum membuat proyek di Nganjuk banyak yang belum ditenderkan. Hal ini disebabkan mindernya sejumlah (pejabat pembuat komitmen) PPK untuk melakukan pekerjaannya.
Terhitung sejak Januari hingga akhir Maret 2016 ini, baru dua proyek yang masuk tender. Itu pun sebatas tender untuk konsultan perencanaan. Hal inilah yang membuat Bupati Nganjuk, Drs H Taufiqurrahman melakukan efaluasi.
BACA JUGA:
- Antusias Warga Tinggi, Pj Bupati Nganjuk Apresiasi Baksos Periksa Kesehatan Gratis
- HUT ke-1087 Nganjuk: Momentum Bangkitnya Pembangunan
- Tim Kurator Balai Harta Peninggalan Surabaya Gali Potensi Harta Pailit PT RRI
- Tindaklanjuti Aduan Masyarakat, Bea Cukai Kediri Temukan 1.420 Batang Rokok Polos di Nganjuk
Salah satu kebijakan yang diambil Taufiq adalah mengganti sejumlah pejabat pembuat komitmen (PPK) yang dianggap tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik.
Seperti diungkapkan Bupati Taufiqurrahman kepada sejumlah awak media, pihaknya sudah mengevaluasi minimnya penyerapan anggaran di tahun 2016 ini. “Kami evaluasi, masalahnya ada di PPK. Sebagian ada yang takut sehingga tidak segera memulai pekerjaannya,” ujarnya.
Rasa takut ini, lanjut Taufiq, berhubungan dengan masalah hukum yang bisa saja terjadi saat proyek berlangsung. Untuk itu akhir bulan ini pihaknya bakal melakukan evaluasi lagi.
“Kami akan memberikan motivasi. Apabiala PPK sudah melaksanakan sesuai prosedur, maka tidak perlu takut tersandung hukum. Apabila tidak segera dilaksanakan, maka anggaran tidak segera terserap,” lanjutnya sembari menyebut akan rapat dengan sejumlah kepala satuan kerja (satker).
