ilustrasi
TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Salah satu lembaga perlindungan anak (LPA) Trenggalek yang tidak ingin dipublikasikan namanya menuding ada pungli yang dilakukan petugas keliling KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Pungli itu dialami masyarakat desa Prigi kecamatan Watulimo Trenggalek.
Pernyataan ini diungkapkan saat gelar rapat dengar pendapat antara LPA gabungan Trenggalek- Tulungagung dengan Komisi I dan IV di aula gedung DPRD Trenggalek (31/3).
"Sampai hari ini masih terjadi pungutan saat kita ngurus KTP, KK maupun Akte kelahiran. Untuk KTP ditarik biaya Rp 3000 sedangkan KK ditarik biaya Rp 20 ribu. Selanjutnya untuk Akte kelahiran bila terlambat lebih dari 60 hari ditarik Rp 50 ribu," ungkap salah satu anggota LPA yang mengaku asal kader desa Prigi kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi I dari partai Hanura Husni Taher Hamid mengatakan akan segera memanggil petugas tersebut dari Dispendukcapil tersebut. Menurut Husni, di dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2014 bagian ketujuh menyebutkan semua jenis pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil tidak dipungut biaya alias gratis.
"Jika benar adanya informasi itu kita imbau untuk secepatnya dihentikan. Sebab amanah UU nomor 24 tahun 2014 sudah jelas mengatur tak ada pungutan dalam pelayanan adminduk capil," tegasnya.
Sekadar informasi, sesuai UU nomor 24 tahun 2014 bagian ketujuh menyebutkan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Larangan tanpa pungutan biaya yang semula hanya untuk penerbitan e-KTP, diubah untuk semua dokumen kependudukan (KK, e-KTP, Akta kelahiran, Akta perkawinan, Akta kematian, Akta perceraian, Akta pengakuan anak dan lain lain). (man/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
