Dengan melihat fakta tersebut, lanjut dia, maka Panwaslu sudah seharusnya bersikap tegas. Termasuk juga dengan menelusuri pelanggaran pemilu yang bias dibawa ke ranah pidana. Sehingga bukan hanya perbaikan administrasi semata. “Kalau kita mencari data adanya pelanggaran, kemudian data itu benar dantapi hanya untuk diperbaiki, tentu ini menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan demokrasi kita,” tuturnya.
Apalagi lanjut dia, indikasi pelanggaran pemilu tersebut tidak hanya terjadi di tiga TPS itu saja. Berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, sejauh ini sudah ada 54 TPS di seluruh Bondowoso yang terindikasi juga terjadi penggelembungan. Hal itu melihat data di C1 asli dan dibandingkan dengan data C1 yang terpampang di website KPU.
Untuk itulah, pihaknya meminta agar Panwaslu Bondowoso benar-benar tegas menyikapi hal itu. Dia mengungkapkan, relawan Gus Hamid dari berbagai kawasan di Bondowoso hari ini akan turun jalan. Termasuk menyampaikan aspirasi ke KPU dan Panwaslu Bondowoso. “Kita juga akan menyusulkan bukti-bukti baru,” tambahnya.
Sementara itu, sikap Panwaslu sendiri sejauh ini masih belum mengarah terhadap adanya pelanggara pidana Pemilu. Mahsun Hasyim, Anggota Panwaslu Bondowoso menjelaskan, sejauh ini balum ada rekomendasi lain atas hasil rekap di tiga TPS tersebut. Hasil rekap itu hanya merubah data disesuaikan dengan C1 Plano. “Perubahan yang dilakukan ya itu sudah hasilnya. Tidak ada rekomendasi lain,” ungkapnya.
Pihaknya juga menegaskan sejauh ini tidak masuk ke ranah pidana pemilu. Karena sejauh ini tidak ada laporan yang mengarah ke sana. Apalagi, dalam laporan tidak mengarah ke pidana pemilu. “Kalau harus masuk ke unsure pidana pemilu, tentu butuh pelapor,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
