Mensos Tegur Kepala Dinsos Mojokerto karena Tak Urus LKS Padepokan Orang Gila

”Artinya format ini kita tularkan sehingga yang lainnya mendapatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Saat ini harusnya dengan adanya Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak ada istilah untuk pemasungan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa mereka yang mengalami gangguan psikotik, obat-obatnya disiapkan oleh kader-kader Posyandu melalui KIS. Keluarganya hanya tinggal memberikan obatnya saja. ”Saya mendorong masyarakat agar menghindari pasung. Masyarakat yang mengalami gangguan psikotik silahkan menghubungi kepala desa supaya segera didaftarkan mendapat KIS. Saya turun sendiri untuk cross supaya teriformasikan kepada masyarakat,” katanya.

Ditemui BANGSAONLINE, usai kunjungan Mensos ini, Kadinsos Kabupaten Mojokerto, Hariyono mengatakan pihaknya segera akan mengurus administrasi LKS padepokan ini. “Akan segera kami urus untuk kelengkapannya,’’ katanya singkat.

Sementara Ketua Padepokan Among Budoyo, Sri Wulung Jeliteng kepada BANGSAONLINE mengungkapkan pihaknya kerapkali was-was terhadap resiko kematian pasiennya. Sebab, ia bisa diperkarakan melalui jalur hukum soal ini. “Kami meminta adan jaminan hukum dari Ibu Mensos terhadap risiko kematian pasien,” pintanya.

Padahal, kata ia, pihaknya berusaha menampung pasien dan berusaha menyembuhkannya. Namun demikian, risiko itu tetap ada. Padahal dirinya tidak pernah meminta imbalan apapun dari pihak luar untuk kebutuhan sehari-hari. “Kami tidak pernah meminta bantuan apapun termasuk ke pemerintah melalui proposal. Padahal kami juga berkekurangan untuk mencukupi kebutuhan harian,’’ katanya sembari menegaskan bahwa

Padepokan Among Budaya Sastro Loyo didirikan sejak 2004 silam. Menurut dia, selain menjadi tempat belajar para seniman muda untuk menjadi dalang, aktor ludruk, dan karawitan, padepokan ini juga menjadi tempat Djliteng merawat orang gila dan korban narkotika.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News