Usul Cak Imin soal Gubernur Dipilih DPRD Sulit Terealisasi

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengeluarkan tujuh rekomendasi di Mukernas Jakarta belum lama ini. Satu di antaranya adalah usulan melaksanakan pemilihan gubernur secara tak langsung atau melalui DPRD. Usulan itu sontak menimbulkan kontroversi karena sebelumnya PKB adalah salah satu partai yang mati-matian menolak usulan sistem pemilihan tak langsung yang diusung partai-partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR RI. Publik juga menilai wacana itu sarat kepentingan politik kelompok, bahkan keluarga, karena Abdul Halim Iskandar yang notabene kakak kandung Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) salah satu kandidat cagub Jatim di Pilgub 2018.

(Baca: Pilgub Jatim 2018: Cak Imin Usul Gubernur Dipilih DPRD untuk Kepentingan Kakaknya)

Hari Purwanto, Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) menilai wacana yang dilontarkan PKB itu sulit direalisasikan. Karena untuk mengubah sistem pemilihan dari langsung menjadi tidak langsung atau lewar DPRD harus melalui revisi Undang-Undang Pilkada lewat paripurna DPR RI. Hal itu jelas tidak mudah mengingat program legislasi nasional (Proglenas) tahun 2016 sudah berjalan. Sementara banyak rancangan undang-undang (RUU) yang antri untuk masuk prolegnas 2017 dan 2018.

“Saya kira wacana pemilihan gubernur lewat DPRD itu sulit direalisasikan karena saat ini banyak RUU prioritas yang antri untuk dibahas Badan Legislasi (Banleg), sehingga sulit memasukan revisi UU Pilkada dalam prolegnas sampai dua tahun ke depan,” urai Hari Purwanto kepada Didi, wartawan bangsaonline.com, Selasa (9/2).

Mantan aktivis Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (FAMRED) yang aktif mengkritisi rezim Orde Baru ini menambahkan, lobi-lobi politik juga sulit dilancarkan oleh Fraksi PKB terhadap fraksi-fraksi lain di DPR RI. Mengingat, fraksi-fraksi yang dahulu mengusulkan pilkada tak langsung saat ini telah berubah arah politik.

Hari menyontohkan Fraksi Partai Gerindra yang dahulu menjadi motor untuk menggolkan RUU Pilkada Tak Langsung, saat ini justru menikmati banyak kemenangan pada pilkada serentak tahun 2015 silam yang digelar secara langsung. Terbukti, sekitar 44 persen calon yang diusung dan didukung oleh partai pimpinan Prabowo Subianto itu meraih kemenangan.

“Masih ada peluang PKB untuk merevisi UU Pilkada, asal mereka bisa melobi fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Namun peluangnya sangat kecil, sebab partai politik yang dahulu mengusung wacana pilkada tak langsung, saat ini sudah tak bernafsu sistem pemilihan langsung. Mereka justru menikmati banyak kemenangan pada pilkada langsung pada 2015 lalu,” beber alumni FISIP Universitas Moestopo, Jakarta ini.

Koordinator relawan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 itu memprediksi suara PKB akan turun pada pemilu 2019 kalau mereka terus ngotot memperjuangkan pilkada tak langsung. Alasannya, rakyat merasa dikhianati dan merasa kedaulatannya dirampas oleh segelintir elit partai yang ada di DPRD. Selain itu, masyarakat akan semakin mafhum kalau PKB jauh dari nilai-nilai yang diajarkan Gus Dur seperti demokrasi dan pluralisme.

Ia mensinyalir, wacana pemilihan tak langsung dan pembubaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanyalah bargaining politik PKB kepada pemerintah, sekaligus memperlihatkan sebagai partai politik PKB masih punya nyali untuk berbeda pendapat dengan pemerintah. Apalagi belakangan nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Marwan Jafar, kader PKB yang saat ini menjabat Menteri Desa disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya yakin Cak Imin sedang melakukan bargaining politik dengan penguasa. Mereka ingin menunjukkan kesolidan mereka sebagai partai politik. Dengan begitu, setidaknya Presiden Jokowi akan berpikir dua kali kalau ingin mendepak kader PKB dari kabinet. Selain itu, Cak Imin juga berharap pencalonan kakaknya di Jatim juga mendapat dukungan penguasa," pungkas Hari Purwanto. (mdr) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News