Pilgub Jatim 2018: Bermodal 6 Kursi, PKS Syaratkan Figur Berkualitas dan Berintegritas

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Menyongsong pemilihan gubernur Jawa Timur, suhu politik di provinsi paling Timur pulau Jawa ini makin tinggi. Kondisi tersebut disikapi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam minggu ini PKS akan menggelar rapat koordinasi wilayah (rakorwil) untuk menentukan arah politik menjelang pilkada serta membahas program kerja partai.

Ketua DPW PKS Jatim, Arif Hari Setiawan mengungkapkan awalnya Rakorwil hanya mengagendakan pembahasan program kerja partai ke depan, sebab ini adalah kepengurusan baru. Namun dinamika politik jelang pilgub belakangan ini tidak bisa diabaikan. Karena itu, PKS memasukkan pula agenda pembahasan pilgub yang akan digelar pada bulan Juni 2018.

"Nanti akan kita jaring aspirasi dari 38 DPD PKS se-Jatim terkait Cagub-Cawagub yang layak diusung partai," terang mantan Cawawali Kota Malang itu, Selasa (26/1).

Soal figur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang dikabarkan sudah menjalin komunikasi politik dengan PKS, politisi asal Malang ini tak membantah. Namun – tegas dia- komunikasi politik biasa. Tidak membicarakan tentang pilgub secara mendalam. Karena itu, PKS juga belum tentu mengusung Wakil Gubernur Jatim dua periode tersebut.

Arif melanjutkan, justru PKS membuka diri bagi kader internal untuk diusung sebagai kandidat dalam pilgub nanti. Sebab, Arif menilai PKS punya banyak kader berkualitas di Jawa Timur, baik di DPRD Jatim maupun anggota DPR RI asal daerah pemilihan Jatim.

"Dengan Gus Ipul kita beberapa kali ketemu tapi belum ada pembicaraan soal pilgub. Saat ini banyak nama yang bisa diproyeksikan termasuk kader internal," imbuh Ketua Fraksi PKS periode 2014-2019 ini.

Orang nomor satu di PKS Jawa Timur ini menegaskan siapapun nanti yang akan diusung PKS, pihaknya mensyaratkan figur tersebut adalah sosok yang berkualitas dan punya integritas. Syarat itu penting agar mudah melakukan sosialisasi di internal partai maupun pada masyarakat luas.

Arif juga mengakui 6 kursi yang dimiliki PKS di parlemen tak cukup untuk mengusung calon sendiri, karena sesuai UU syarat mengusung calon adalah 20 kursi di parlemen. Karena itu, pihaknya akan bersikap realitis dalam berkoalisi.

"Kami tidak mengharuskan koalisi hanya dengan partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP) saja. Selama satu visi, kami tidak masalah. Toh di Pilkada serentak kemarin PKS juga berkoalisi dengan partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Karena dinamika politik di daerah lebih cair," pungkasnya. (mdr/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News