Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Wapres JK dan Presiden Jokowi usai memotong tumpeng tanda dibukanya Rakernas I PDIP, di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/1). foto: antara
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah untuk meninjau ulang sejumlah kontrak karya, termasuk PT Freeport Indonesia. Sebagaimana diketahui, kontrak karya PT Freeport Indonesia akan berakhir pada tahun 2021 mendatang.
Permintaan itu terungkap dalam pidato politik Mega saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP, di JI EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1). "Penjabaran Pasal 33 UUD 45, sebagaimana terlihat dalam arsip Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana sudah memastikan daulat rakyat atas kekayaan alam Indonesia," kata Mega di arena Rakernas I PDIP, dikutip dari detik.com.
"Selamatkan aset negara. Tinjau kontrak karya di Indonesia. Kontribusi ke kepentingan nasional. Yang paling heboh adalah soal PT Freeport," tegas dia.
Dalam pidatonya, Mega juga memberi porsi yang cukup banyak mengkritisi fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Mega, BUMN sebagai salah satu sokoguru perekonomian nasional memiliki fungsi dan menjadi alat negara untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Namun, Mega menegaskan fungsi BUMN kini berbeda. "Tapi beda yang terjadi saat ini, BUMN diperlakukan sebagai korporasi swasta, bisnis semata. Yang mengedepankan pendekatan business to business. Atas hal tersebut, PDIP beri perhatian khusus," tegas Mega.
Dalam kesempatan itu, Mega juga menyayangkan visi misi pemerintahan Indonesia yang selalu berubah setiap berganti pemimpin. Dia mengibaratkannya bagai berdansa. "Ganti pemimpin, ganti visi. Lama-lama saya berpikir Indonesia senang dansa. Kapan benar 5 tahun, dia maju. Kapan kurang bener, dia mundur lagi," kata Mega.
