Ilustrasi MBG
JAKARTA,BANGSAONLINE.com - Pemerintah mengisyaratkan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi berkurang dari alokasi saat ini yang mencapai Rp268 triliun setelah dilakukan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah menghitung ulang kebutuhan anggaran MBG guna memperoleh angka yang lebih akurat.
BACA JUGA:
"Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini," kata Prasetyo saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).
Menurut Prasetyo, proses penataan yang sedang dilakukan akan menjadi dasar untuk menentukan besaran kebutuhan anggaran riil yang diperlukan dalam menjalankan program unggulan tersebut.
"Dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa," ujar Prasetyo.
Saat ditanya apakah evaluasi tersebut juga mencakup insentif dapur MBG yang disebut mencapai Rp6 juta per hari, Prasetyo menegaskan seluruh komponen pembiayaan akan masuk dalam proses peninjauan.
"Semua," ujarnya.
Pemerintah menargetkan proses penataan dan evaluasi program MBG dapat rampung dalam kurun waktu satu bulan ke depan.
Meski demikian, Prasetyo mengakui target tersebut masih dapat berubah menyesuaikan perkembangan dan kondisi yang ditemukan selama proses evaluasi berlangsung.
"Kita target awal satu bulan ini harus sudah selesai, tapi tentunya kan semua ada dinamikanya ya," ujarnya.
Di tengah proses penataan tersebut, pemerintah memastikan layanan MBG yang sudah berjalan tidak akan terganggu.
Prasetyo menegaskan pengawasan terhadap dapur-dapur MBG yang telah beroperasi juga akan terus diperketat guna memastikan kualitas layanan dan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap terjaga.
"Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan," ujar Prasetyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
