Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang, Damanhury Jab.
MALANG, BANGSAONLINE.com - Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang, Damanhury Jab, menyampaikan pernyataan keras terhadap sikap Pemkot Malang yang dinilai abai dalam memenuhi kewajiban kompensasi dampak lingkungan kepada masyarakat di 3 desa yang terdampak langsung aktivitas TPA Supit Urang.
Ia menegaskan, kompensasi bukan bentuk belas kasihan, melainkan hak masyarakat yang bertahun-tahun menanggung pencemaran lingkungan, bau menyengat, serta penurunan kualitas kesehatan akibat operasional TPA.
“Kami menilai Pemerintah Kota Malang telah gagal menunjukkan tanggung jawab moral dan administratifnya. Jangan sampai masyarakat Kabupaten Malang terus dijadikan korban demi kenyamanan dan kebersihan Kota Malang,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (22/4/2026).
Damanhury menyoroti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang agar segera merealisasikan kewajiban pembayaran kompensasi tanpa alasan berlarut-larut.
“DLH dan BKAD Kota Malang tidak boleh lagi bersembunyi di balik alasan administratif. Ini menyangkut hak hidup masyarakat. Jika terus diabaikan, maka kami pastikan akan terjadi eskalasi gerakan di lapangan,” cetusnya.
Disampaikan pula bahwa pihaknya siap mengambil langkah tegas bersama masyarakat.
“Kami nyatakan secara terbuka, GRIB JAYA siap berada di barisan terdepan mempelopori masyarakat tiga desa terdampak untuk melakukan aksi blokade dan penghentian aktivitas TPA Supit Urang. Ini bukan ancaman, tetapi bentuk peringatan serius agar pemerintah segera bertindak,” paparnya.
Ia juga mempertanyakan keadilan dalam kebijakan pengelolaan sampah lintas wilayah.
“Kepentingan Pemerintah Kota Malang adalah menjaga kebersihan kota demi kesehatan warganya. Namun apakah itu berarti masyarakat Kabupaten Malang harus menjadi tumbal? Ini tidak bisa dibiarkan. Keadilan harus ditegakkan,” ucapnya.
GRIB JAYA Kabupaten Malang menegaskan apabila tidak ada langkah konkret dari Pemkot Malang dalam waktu dekat, maka gelombang aksi massa akan segera digerakkan.
“Kesabaran masyarakat ada batasnya. Jangan tunggu sampai situasi tidak lagi terkendali,” kata Damanhury. (dad/mar)
