Survei Kinerja Satu Tahun Bupati Gus Bara-Wabup Mas Rizal, 85,4% Masyarakat Puas, Alasannya?

MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Inilah hasil survei terbaru tentang kinerja satu tahun Bupati Mojokerto Dr H Muhammad Al Baraa (Gus Bara) dan Wakil Bupati dr Muhamamd Rizal Oktavian (Mas Rizal). Sebanyak 85,4% masyarakat Mojokerto puas terhadap kinerja Gus Bara dan Mas Rizal. Hanya 8,2% yang mengaku kurang puas dan 6,4% tidak memberikan jawaban.

Hasil survei ini dirilis oleh The Republic Institute (TRI). “Survei ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Mojokerto memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintah daerah,” ujar M. Izzudin Ma’ruf, peneliti The Republic Institute seperti dilansir HARIAN BANGSA, Rabu (22/4/2026) pagi ini.

Menurut Izzudin, tingginya tingkat kepuasan ini tidak lepas dari kombinasi kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat: mulai dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang terlihat nyata, hingga program perlindungan sosial yang dirasakan manfaatnya.

“Tingkat kepuasan publik yang mencapai 85,4 persen ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat program, tetapi benar-benar merasakan dampaknya. Kombinasi antara pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, dan perlindungan sosial menjadi faktor utama yang mendorong kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujar Izzudin, peneliti TRI  yang membidangi kajian sosial pemerintahan dan demokrasi.

Izzudin menyebut, dalam satu tahun terakhir, arah kebijakan pemerintah Kabupaten Mojokerto cenderung fokus pada penguatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia, percepatan infrastruktur, serta penguatan sektor ekonomi dan tata kelola pemerintahan.

Menurut dia, keberhasilan pembangunan dalam satu tahun terakhir juga tercermin dari indikator makro yang menunjukkan tren positif. “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 76,69 pada 2024 menjadi 77,46 pada 2025, sementara persentase penduduk miskin berhasil ditekan dari 9,37% menjadi 8,79%,” ujarnya lagi.

Pada sisi lain, tegas Izzudin, pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, dari 5,05% menjadi 6,05%. Ini menunjukkan penguatan aktivitas ekonomi daerah.

“Capaian ini juga diperkuat oleh keberhasilan program Universal Health Coverage (UHC), dengan tingkat kepesertaan BPJS mencapai 99,47% dan peserta aktif sebesar 82,99%, yang memastikan akses layanan kesehatan semakin merata bagi masyarakat,” tegas Izzudin Ma’ruf.

Selain itu, menurut Izzudin, berbagai program strategis seperti pemberian insentif kepada 6.047 guru TPQ dan 3.512 tenaga pendidikan, program beasiswa bagi siswa berprestasi, serta pembangunan dan rehabilitasi sekolah negeri dan lembaga sekolah, juga memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Sementara Rixvan Afgani, peneliti TRI yang membidangi analisis kebijakan publik, mengungkapkan bahwa hasil survei ini menemukan data bahwa bidang pembangunan manusia mencatat tingkat kepuasan tertinggi, yaitu sebesar 88,5%. "Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan keagamaan telah mampu menjangkau kebutuhan dasar masyarakat secara efektif," ujar Rixvan.

Sedangkan bidang infrastruktur dan tata ruang memperoleh tingkat kepuasan sebesar 87,7%.

Pada bidang ekonomi, UMKM, dan investasi, tingkat kepuasan publik mencapai 84,2%. "Capaian ini sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari 5,05% menjadi 6,05%, serta realisasi investasi yang mencapai sekitar Rp4,45 triliun," ujar Rixvan.

Sementara bidang tata kelola pemerintahan memperoleh tingkat kepuasan sebesar 83,6%. “Adapun pada bidang pembangunan desa, tingkat kepuasan publik tercatat sebesar 82,4%,” ujarnya.

Rixvan juga mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam satu tahun terakhir menunjukkan tren yang semakin menguat. “Jika pada survei 100 hari kinerja tingkat kepuasan publik tercatat sebesar 81,1%, maka pada survei satu tahun meningkat menjadi 85,4%,” ujarnya.

“Kenaikan ini bukan sekadar fluktuasi angka, melainkan mengindikasikan adanya konsistensi dalam implementasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah,” tambah Rixvan.

Menurut dia, secara empiris, peningkatan tingkat kepuasan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik yang diambil tidak berhenti pada fase awal pemerintahan, tetapi terus dilanjutkan, diperkuat, dan disempurnakan dalam periode berikutnya.

“Hal ini tercermin dari kesinambungan program-program prioritas, seperti penguatan layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC), peningkatan kualitas pendidikan melalui insentif guru dan program beasiswa, serta percepatan pembangunan infrastruktur yang semakin merata,” ujarnya.

Rixvan menuturkan, penelitian ini dilakukan dengan teknik stratified random sampling berdasarkan validasi sampel. “Menggunakan data terbaru BPS dengan jumlah sampel keseluruhan sebanyak 800 responden, yang tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Mojokerto, kemudian diturunkan ke kecamatan, lalu dilanjutkan ke tingkat Desa/Kelurahan, lalu diturunkan ke tingkat RT, Rumah dan menentukan subjek penelitiannya,” jelasnya.

Pengambilan sampel wawancara dengan responden dilakukan pada tanggal 11-16 Maret 2026. "Dengan margin of error sebesar 3,4 Persen. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen," ujarnya.