Presiden RI Prabowo Subianto paling pinggir saat foto bersama Presiden Amerika Serikat (AS) dan petinggi negara yang tergabung dalam Board of Peace di Whasington DC Amerika Serikat. Foto: NPR.org
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Ternyata negara-negara besar dan maju justru menolak bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Bahkan jumlah negara-negara yang menolak BoP jauh lebih besar, hampir dua kali lipat ketimbang negara yang mengikuti Trump yang pro Israel.
Negara-negara besar yang menolak bergabung dengan BoP itu memang negara yang menyetujui kemerdekaan Palestina dan menolak agresi Israel.
Negara-negara besar Eropa seperti Prancis, Jerman, Inggris Raya, dan Spanyol terang-terangan menolak undangan untuk bergabung dengan BoP sebagai anggota. Memang ada dari Uni Eropa yang bergabung dengan BoP. Tapi hanya negara-negara kecil seperti Hongaria (berpenduduk 9,6 juta jiwa) dan Bulgaria (negara berkembang yang berpenduduk 6,5 juta jiwa).
Seperti ramai diberitakan, Donald Trump menggelar pertemuan Board of Peace di Washington DC AS, Kamis (12/2/2026) lalu. Ia mengundang perwakilan negara-negara di Institut Perdamaian Wahington DC AS untuk membahas strategi dan pendanaan guna rekonstruksi Gaza, Palestina.
Trump mengundang 60 negara untuk menghadiri acara pertemuan BoP di Whashington DC AS itu. Tapi yang mau hadir dan bergabung hanya 27 negara. Meski acara itu membahas tentang Gaza tapi pihak Palestina tak dilibatkan oleh Trump.
Uniknya, yang hadir justru perwakilan negara-negara Timur Tengah dan negara berpenduduk muslim. Termasuk Indonesia yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Negara lain banyak mendelegasikan pada menteri luar negerinya.
Sebaliknya, negara-negara Barat yang selama ini menjadi sekutu Amerika Serikat justru menolak hadir. Mereka bahkan bukan hanya menolak hadir tapi juga menolak bergabung dengan BoP.
Tapi Trump tetap percaya diri.
"Dewan Perdamaian akan terbukti menjadi Badan Internasional paling berpengaruh dalam sejarah," ujar Trump memuji BOP seraya mengatakan "potensi tak terbatas" dewan tersebut, dalam unggahan di platform Truth Social miliknya.
Namun para pengamat justru mengecam agenda yang dianggap imperialis Trump. Para analis memandang BoP itu sebagai saingan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Trump juga dikritik karena menawarkan kursi Dewan Eksekutif Gaza kepada Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Alasannya, baik Netanyahu maupun Putin sedang menjadi sorotan publik dunia karena dituduh sebagai penjahat perang oleh Mahkamah Pidana Internasional.
Putin sendiri menolak hadir di acara Trump itu. Apalagi duduk di Dewan Ekskutif. Sejauh ini hanya Netanyahu yang secara resmi menerima dan duduk di Dewan Eksekutif Gasa. Tapi ia marah karena pejabat Turki dan Qatar juga dimasukkan di Dewan Eksekutif Gaza.
Fokus utama pertemuan perdana Kamis itu adalah rencana rekonstruksi untuk Gaza. Kantong Palestina itu sebagian besar telah hancur lebur akibat perang genosida Israel, yang didukung secara diplomatik dan dipersenjatai oleh AS.
Amerika diperkirakan akan mengumumkan dana sebesar US$5 miliar dari negara-negara anggota untuk apa yang Paman Sam sebut "upaya Kemanusiaan dan Rekonstruksi Gaza". Dewan juga diperkirakan akan membahas "Pasukan Stabilisasi Internasional" di Gaza, yang akan mengawasi wilayah tersebut.
Keberadaan Pasukan Stabilisasi Internasional sesuai dengan rencana 20 poin pemerintahan Trump untuk mengakhiri perang Israel di Jalur Gaza, yang diumumkan tahun lalu. Proposal ini mengusulkan gencatan senjata bertahap di Gaza, pelucutan senjata Hamas, dan pembentukan struktur pemerintahan teknokratis untuk mengelola wilayah Palestina selama periode transisi.
Mengutip liputan Al-Jazeera, menantu Trump dan anggota eksekutif, Jared Kushner, sempat mempresentasikan visi rekonstruksi Gaza yang mewah, termasuk resor pantai dan menara tinggi untuk Gaza, dalam sebuah presentasi. Presentasi itu dikecam oleh kelompok advokasi Palestina sebagai "imperialis".
Trump dan menantunya memang pengusaha property tingkat tinggi. Para pengamat menyebut bahwa upaya Trump mengumpulkan dana triliyunan itu – termasuk dari Indonesa sebesar Rp 17 triliyun – untuk property yang akan dibangun oleh Trump.
“Jadi Trump dan keluarganya selain untung secara politik juga untung secara ekonomi, karena perusahaan milik Trup yang akan menggarap proyek itu. Operator proyek itu Jared Kushner, menenatu Trump, ” tutur seorang pengamat.
Keberadaan BoP telah membuat negara-negara terbelah. Seperti ditulis CNBC, ada yang menerima undangan dan ikut, ada pula yang menerima undangan dan menyatakan tak ikut.
Lalu ada pula yang membatalkan keanggotaan. Di sisi lain, ada juga yang secara resmi menolak undangan. Jika dijumlah total yang Di bawah ini daftarnya:
I. NEGARA-NEGARA YANG IKUT BOP
1.Amerika Serikat
2.Arab Saudi
3.Argentina
4.Armenia
5.Azerbaijan
6.Albania
7.Bulgaria
8. Bahrain
9. El Salvador
10.Hungaria
11.Indonesia
12.Israel
13.Kazakstan
14.Kosovo
15.Mongolia
16.Maroko
17.Pakistan
18.Paraguai
19.Qatar
20.Turki
21.Uni Emirat Arab (UEA)
22.Uzbekistan
23.Yordania
24.Vietnam
25.Kamboja
26.Belarus
27.Mesir
II. NEGARA-NEGARA YANG TERIMA UNDANGAN TAPI TAK IKUT
1.Albania
2.Australia
3.Austria
4.Belanda
5.Belarusia
6.Brazil
7.Ceko
8.China
9.Cyprus
10.Finlandia
11.Filipina
12.India
13.Jepang
14.Kamboja
15.Korea Selatan
16.Kuwait
17.Meksiko
18.Mesir
19.Oman
20.Portugal
21.Rumania
22.Rusia
23.Singapura
24.Swiss
25.Thailand
26.Ukraina
27.Vatikan
28.Vietnam
III. NEGARA BATAL IKUT
Kanada
IV. NEGARA-NEGARA MENOLAK UNDANGAN
1.Prancis
2.Inggris
3.Italia
4.Irlandia
5.Jerman
6.Kroasia
7.Norwegia
8.Polandia
9.Selandia Baru
10.Slovakia
11.Slovenia
12.Spanyol
13.Swedia
14.Yunani
