Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun menyampaikan capaian JKN 2025 di depan awak media. Foto: Hendro Suhartono/BANGSAONLINE
"Monggo hal ini juga bisa ditanyakan pada Pemda Ponorogo, karena ini juga terkait dengan kapasitas viskal setempat," tutur Wahyu.
Ia menjelaskan, secara jumlah penduduk, Kabupaten Ponorogo merupakan yang terbesar di wilayah kerja BPJS Cabang Madiun sehingga membutuhkan dukungan anggaran lebih besar.
"Cakupan saat ini baru sekitar 83 persen. Sehingga kami masih mencari solusi bersama dengan pemda setempat," tandas Wahyu.
Sebagai langkah alternatif, BPJS mendorong peningkatan kepedulian perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu kepesertaan warga binaan.
Selain itu, BPJS Kesehatan Cabang Madiun juga memperluas sosialisasi dengan menggandeng BP2MI agar calon tenaga kerja Indonesia (TKI) maupun tenaga kerja wanita (TKW) mendaftar sebagai peserta JKN sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.
Langkah tersebut dilakukan agar keluarga yang ditinggalkan tetap memiliki jaminan kesehatan dan tidak terkendala biaya saat membutuhkan layanan pengobatan. (dro/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




