“Perbaikan cepat terhadap sekolah rusak menjadi bagian dari upaya kami menjamin akses pendidikan yang lebih baik,” katanya.
Di sisi lain, BP Taskin mengambil peran sebagai akselerator kebijakan. Lembaga ini berupaya memangkas prosedur birokrasi yang dinilai berbelit agar berbagai program bantuan bisa segera dirasakan masyarakat.
“Kami ingin memotong rantai birokrasi yang panjang sehingga distribusi bantuan dan pelaksanaan program bisa berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran,” tegas Iwan.
Tidak hanya itu, integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi perhatian utama.
Koordinasi lintas level pemerintahan dianggap krusial agar target penurunan kemiskinan nasional tetap sesuai jalur yang telah ditetapkan.
Saat ini, tingkat kemiskinan nasional masih berada di angka 8,25 persen. BP Taskin menargetkan penurunan konsisten sebesar 1 persen setiap tahun.
Dengan skema tersebut, angka kemiskinan nasional diharapkan dapat ditekan hingga mencapai 4,5 persen pada 2029.
Menutup pernyataannya, Iwan menekankan pentingnya keberlanjutan program dan percepatan birokrasi dalam setiap langkah pengentasan kemiskinan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program di Jember tidak hanya berjalan sekali lalu hilang, tetapi harus berkelanjutan. Sinergi dan kecepatan birokrasi adalah kunci utama kami dalam menyejahterakan rakyat,” pungkasnya. (nga/yud/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
