Peserta SAE RUN di Tol Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.
PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - SAE RUN yang digelar Pamkab Probolinggo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menuai sorotan publik. Ribuan peserta mengikuti ajang lari berbayar itu di ruas Tol Probolinggo–Banyuwangi (Prosiwangi) yang belum diresmikan pemerintah pusat.
Peserta dikenai biaya pendaftaran sesuai jarak tempuh, mulai Rp160 ribu untuk 2,5 km, Rp175 ribu untuk 5 km, hingga Rp250 ribu untuk 10 km.
“Kalau jarak 2,5 km, biayanya 160 ribu, untuk 5 km peserta wajib bayar 175 ribu sedangkan 10 km berbayar 250 ribu. Padahal, pesertanya ribuan peserta,” kata Ahmad Hadari Asyari, warga yang menyoroti agenda tersebut.
Pantauan di lokasi menunjukkan adanya fasilitas registrasi, booth sponsor, dan promosi komersial. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait dasar hukum penggunaan tol yang belum dinyatakan lulus uji kelayakan maupun diresmikan secara resmi oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
Aktivis pemerhati politik Probolinggo, Lutfi Hamid, mengkritik keras pemanfaatan aset publik. Ia menyatakan, “Jalan tol adalah aset publik yang harus tunduk pada regulasi. Saat ini Probolinggo tengah dilanda musim bencana dengan banjir, longsor, dan angin kencang, namun justru ada acara yang dinilai tidak bermanfaat seperti ini.”
Selain aspek legalitas, keselamatan peserta juga dipertanyakan karena ruas tol belum sepenuhnya difungsikan. Manajer SDM dan Umum PT Jasa Marga Probolinggo–Banyuwangi, Hima Jaya, menyebut kegiatan ini merupakan kewenangan Direktur Utama PT Jasa Marga pusat dan mendapat dukungan dari perusahaan.
Sementara itu, panitia SAE RUN yang diketuai Kepala DPUPR Kabupaten Probolinggo, Hengky, belum dapat dikonfirmasi. Masyarakat kini mendesak pemerintah daerah, Kementerian PUPR, dan BPJT memberikan klarifikasi terbuka terkait izin, mekanisme penggunaan, serta aliran dana kegiatan tersebut agar tidak terjadi komersialisasi aset negara tanpa prosedur sah. (ndi/mar)
