Wali Kota Pasuruan saat memaparkan jawaban dalam rapat paripurna dengan agenda pembahasan R-APBD 2026.
KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan dalam Rapat Paripurna III Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (26/11/2025).
Dalam sambutannya, Adi mengapresiasi seluruh fraksi yang telah memberikan kritik, saran, dan perhatian terhadap penyusunan R-APBD 2026, terutama di tengah penurunan signifikan kapasitas fiskal akibat turunnya Transfer ke Daerah (TKD).
“Masukan dari seluruh fraksi merupakan komitmen bersama untuk memastikan APBD 2026 tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi pandangan Fraksi Golkar, ia menegaskan bahwa pemerintah menerapkan prinsip money follow program agar anggaran diarahkan pada program dengan output jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat. Penurunan TKD sebesar Rp139,80 miliar disebut menjadi tantangan besar dalam menjaga stabilitas indikator makro daerah.
“Meskipun terjadi penurunan TKD, kami tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan dasar melalui efisiensi pada belanja penunjang serta penguatan mandatory spending,” kata Adi.
Alokasi mandatory spending tetap dipertahankan, yakni belanja pendidikan sebesar 23,89 persen dan belanja infrastruktur sebesar 28,97 persen. Sejumlah fraksi juga menyoroti piutang daerah.
Wali Kota Pasuruan menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan penagihan langsung, pengiriman surat tagihan kepada wajib pajak, serta memperkuat sistem pengelolaan pendapatan melalui digitalisasi. Berbagai aplikasi disiapkan, seperti SMART PBB, SIMPEL BPHTB, SIMPATDA, e-Retribusi, QRIS, dan virtual account.
“Digitalisasi PAD adalah strategi jangka panjang untuk menutup celah kebocoran pendapatan dan meningkatkan transparansi,” tuturnya.
Adi memastikan sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Distribusi kain seragam untuk siswa SD/MI/SMP/MTs ditargetkan berjalan tepat waktu pada 2026.
Untuk penanganan stunting, pemerintah tetap menjalankan pendataan melalui aplikasi e-PPGBM serta mengutamakan intervensi gizi, pendampingan keluarga berisiko, dan penguatan posyandu.
“Penanganan stunting tidak boleh berhenti. Intervensi dasar harus tetap berjalan meskipun anggaran terbatas,” ucap Adi.
Selain itu, pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk menarik investasi dan meningkatkan pendapatan daerah, antara lain penyederhanaan perizinan, peta investasi berbasis GIS, penyusunan Raperda RUPM dan Insentif Penanaman Modal, serta penguatan kemitraan pemerintah–swasta (PPP). Pendataan aset tidak produktif juga dilakukan agar dapat dioptimalkan menjadi sumber pendapatan baru.
Menutup penyampaiannya, Adi menegaskan bahwa jawaban atas pandangan umum fraksi menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah menjaga transparansi dan efektivitas pembahasan RAPBD 2026.
“Semoga kolaborasi legislatif dan eksekutif membawa kemajuan serta keberkahan bagi Kota Pasuruan,” pungkasnya. (par/mar)
