H. Musaffa' Safril, Ketua PW GP Ansor Jatim
SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, H. Musaffa' Safril, menekankan pentingnya langkah afirmatif untuk membatasi penggunaan handphone (HP) di lingkungan sekolah.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan (PKL) Ansor University Jawa Timur di Universitas Islam Darul ’Ulum (UNISDA) Lamongan, Kamis (20/11/2025).
Kegiatan PKL tersebut diikuti 75 peserta yang terdiri atas akademisi, intelektual muda NU, dosen, dan pengelola Ansor University se-Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Safril menjelaskan bahwa sejumlah daerah di Indonesia telah mengambil langkah progresif dalam membatasi penggunaan HP di sekolah.
Kebijakan tersebut dinilai bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus meminimalkan dampak negatif dunia digital bagi siswa.
Beberapa daerah yang telah menerapkan pembatasan HP antara lain Sumatera Barat, yang melalui Dinas Pendidikan melarang penggunaan HP di SMA, SMK, dan SLB sejak Juni 2025. Larangan serupa juga berlaku di Kota Mataram, NTB, bagi siswa SD, SMP, MI, dan MTs sejak Februari 2025.
Kabupaten Cianjur di Jawa Barat turut melarang siswa SD dan SMP membawa HP sejak Maret 2025, sementara Provinsi Lampung menerbitkan surat edaran pembatasan HP.
SMPN 2 Tasikmalaya di Jawa Barat bahkan telah menerapkan aturan tanpa HP sejak Desember 2024.
Menurut Safril, kebijakan tersebut relevan dengan kebutuhan pembinaan peserta didik di era digital.
Selain meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar, pembatasan HP juga dimaksudkan menekan risiko penyalahgunaan seperti bullying, cyberbullying, dan akses konten negatif.
“Beberapa provinsi dan kabupaten telah mengambil langkah tegas. Ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa ruang pendidikan harus kembali menjadi ruang yang aman dan fokus bagi siswa,” tegas Musaffa.
Lebih jauh, Ketua PW Ansor Jatim itu mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Dinas Pendidikan, mempertimbangkan kebijakan serupa.
Ia menilai pembatasan HP dapat memperkuat ekosistem pendidikan yang sehat dan berorientasi karakter.
“Jawa Timur perlu ikut mempertimbangkan penerapan regulasi pembatasan penggunaan handphone di sekolah. Kebijakan ini bukan untuk membatasi kreativitas siswa, tetapi untuk memastikan bahwa proses belajar berlangsung optimal dan terarah,” ujarnya.
Pelaksanaan PKL Ansor University ini menjadi bagian dari upaya Ansor Jatim memperkuat kapasitas intelektual kader, sekaligus menyiapkan generasi muda NU yang berwawasan luas, beradab, dan responsif terhadap tantangan zaman, termasuk isu pendidikan digital. (mdr/van)
