Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir, didampingi jajarannya saat launching aplikasi e-Asmara. Foto: SYUHUD/BANGSAONLINE
“Misal di Gresik sekarang ada aduan rumah tidak layak huni sebanyak 4.785 unit, kan tindak lanjutnya secara bertahap, akan dilihat mana dulu yang prioritas untuk bedah rumah,” tuturnya.
Selain pengaduan daring, DPRD Gresik juga membuka layanan tatap muka setiap hari Kamis di Gedung DPRD Gresik, Jalan KH Wachid Hasyim.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan, menyebut aduan yang masuk melalui e-Asmara akan dikelompokkan berdasarkan urgensi.
“Soal jalan rusak juga tidak bisa semua ditangani langsung, akan dikelompokkan, mana yang lebih urgent untuk didahulukan,” ujarnya.
Ia juga berharap eksekutif memiliki perencanaan yang terukur dalam merespons aduan masyarakat, bukan hanya bertindak setelah muncul tekanan publik.
Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchamad Zaifudin, menyoroti penanganan ketenagakerjaan sebagai bagian dari implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2022. Pihaknya aktif turun ke lapangan untuk memastikan perusahaan mematuhi aturan.
“Alhamdulillah, di perusahaan-perusahaan yang kami datangi sudah menjalankan amanat perda, 60 persen tenaga kerja ber-KTP Gresik,” katanya.
Menurut dia, upaya pemerintah dalam menekan angka pengangguran mulai menunjukkan hasil.
“Hingga bulan Agustus 2025, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik turun menjadi 5,47 persen,” pungkasnya. (hud/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
