Konferensi pers yang digelar Kementerian ATR/BPN.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Memasuki satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, Kementerian ATR/BPN mencatat berbagai capaian penting di bidang pertanahan dan tata ruang. Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa seluruh kebijakan kementerian difokuskan untuk memperkuat pemerataan kesejahteraan melalui pengelolaan tanah dan ruang yang adil.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ATR/BPN bekerja untuk memastikan tanah dan ruang jadi instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat. Setahun ini jadi fondasi penting untuk melangkah lebih cepat dan lebih kuat demi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya, Senin (20/10/2025).
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tetap menjadi prioritas utama. Hingga Oktober 2025, sebanyak 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar, dengan 97 juta di antaranya telah bersertipikat.
Dalam satu tahun terakhir, tercatat 4 juta bidang tanah didaftarkan, dan 2,69 juta di antaranya telah disertipikasi. Capaian ini memberikan dampak ekonomi signifikan dengan nilai tambah mencapai Rp1.021,95 triliun.
“Kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi ekonomi rakyat. Ketika tanah bersertipikat, nilai aset meningkat, akses pembiayaan terbuka, dan roda ekonomi lokal bergerak,” kata Ossy.
Transformasi digital juga menjadi bagian penting dalam percepatan layanan. Sepanjang tahun ini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 6,1 juta Sertipikat Elektronik, melonjak tajam dibanding 639 ribu sertipikat pada tahun sebelumnya.
Perlindungan terhadap tanah wakaf dan aset sosial keagamaan turut diperkuat. Hingga kini, 278.689 bidang tanah wakaf dengan luas 26.865,67 hektare telah terdaftar. Dalam satu tahun terakhir, terdapat penambahan sekitar 16.600 bidang.
Program Reforma Agraria juga menunjukkan kemajuan signifikan. Hingga Oktober 2025, sebanyak 1,64 juta bidang tanah dengan luas 879.942 hektare telah didistribusikan, memberi manfaat langsung bagi 11.576 kepala keluarga.
“Reforma Agraria berfungsi untuk menata ulang struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Kami ingin rakyat kecil punya akses terhadap tanah dan berkesempatan untuk maju,” ucap Ossy.
Dalam aspek penegakan hukum, Kementerian ATR/BPN berhasil menyelesaikan 3.019 kasus pertanahan sepanjang tahun ini. Penindakan terhadap mafia tanah juga diperkuat, dengan 140 pelaku diproses hukum. Sebanyak 130,7 juta meter persegi tanah dan potensi kerugian negara senilai Rp9,4 triliun berhasil diselamatkan.
Seluruh capaian tersebut merupakan bagian dari agenda besar kementerian yang menekankan digitalisasi layanan, penguatan tata ruang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta penyelesaian kasus pertanahan secara berkeadilan.
“Satu tahun ini adalah fondasi. Kami membangun sistem, budaya kerja, dan tata kelola yang semakin berorientasi pada hasil dan pelayanan publik,” tutur Wamen ATR/BPN. (afa/mar)
