Sementara itu, Rossi, pihak yang disebut meminta bantuan ke Eko untuk penebangan, enggan memberikan penjelasan detail. Ia menyatakan akan lebih nyaman jika klarifikasi dilakukan dalam pertemuan resmi.
“Lebih baik kita bertemu langsung agar tidak terjadi salah komunikasi. Saya masih harus berkoordinasi dengan beberapa pihak di Malang. Nanti akan saya konfirmasi lagi,” ujarnya ketika dihubungi sejumlah wartawan, Rabu (01/10/2025)
Dari hasil penelusuran lapangan, muncul dugaan bahwa penebangan pohon ini berkaitan dengan pembangunan akses jalan pribadi di atas tanah yang masih bersengketa.
Informasi tersebut membuat publik semakin curiga bahwa penebangan bukanlah demi keselamatan, melainkan demi membuka jalan untuk proyek komersial.
Sejumlah media lokal menyatakan akan terus menunggu kejelasan dari pihak terkait, termasuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali yang mengeluarkan izin persetujuan penebangan.
Bahkan, informasi yang didapat, saat dilakukan penebangan juga telah didampingi oleh Muspika Kecamatan Singosari.
Hingga kini, masyarakat dan media belum mendapatkan jawaban pasti mengenai prosedur penebangan pohon tersebut.
Kasus ini pun masih menjadi sorotan karena menyangkut aset lingkungan dan dugaan adanya kepentingan bisnis di balik kebijakan sepihak.
Melihat kasus tersebut, Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYI) Malang ikut menanggapi kasus tersebut dan pihaknya tak segan-segan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) apabila memang melanggar prosedur dalam penebangan pohon.
"Jika memang ada pelanggaran dalam penebangan pohon yang ada indikasi untuk kepentingan bisnis. Kami KHYO Malang akan laporkan ke APH. Dan siapapun pihak-pihak yang terlibat kami minta untuk diproses secara hukum" tegas Presiden Direktur KHYI Malang, KRA. Dwi Indrotito Cahyono (dad/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
