KH. Asep Saifuddin Chalim saat memberikan keterangan pers kepada wartawan.
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, M.A. optimis visi mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur akan segera terwujud.
Hal itu disampaikan Kiai Asep usai menerima kunjungan Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, di Kompleks Ponpes Amanatul Ummah, Selasa (30/9/2025).
Namun untuk mewujudkan visi tersebut, Kiai Asep meminta bantuan semua elemen masyarakat, termasuk para wartawan, untuk ikut berperan aktif dalam mengawal dan mengawasi jalannya Pemerintahan Kabupaten Mojokerto di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Albarra dan Wabup Rizal Oktovian (Mubarok).
"Pemerintahan Mubarok sedang berjuang menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik pula. Tentu, wawasannya berbeda dengan pemerintahan seblumnya. Era Pemerintahan Mubarok ini, semuanya dibuat transparan, akuntabel dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka," katanya.
"Terpenting, Bupati Mojokerto menjadi satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang secara terbuka menyatakan tidak ada praktik jual beli jabatan dan tidak ada fee proyek," tegas Kiai Asep.
Dalam kesempatan itu, Kiai Asep juga menyampaikan hasil pertemuan dengan Wakil Ketua MPR RI tadi. Ia mengungkapkan berbagai informasi dan referensi penting bagi pembangunan jangka panjang di Kabupaten Mojokerto. Di antaranya, membangun jaringan strategis dalam mendukung rencana pemindahan pusat Pemerintahan Kabupaten Mojokerto ke Mojosari.
Kiai Asep menegaskan, memperbaiki tata kelola Pemerintahan Kabupaten Mojokerto mutlak harus dilakukan. Karena itu, Bupati Mojokerto telah mengambil kebijakan yang adil mengenai BK desa, dengan diberikan merata kepada seluruh desa tanpa tebang pilih.
"Sekali lagi, satu-satunya di Indonesia, Bupati Barra yang berani mengatakan tidak ada jual beli jabatan, tidak ada fee proyek," tutur Kiai Asep yang merupakan putra pendiri NU, KH Abdul Chalim.
Kiai Asep juga menyinggung maraknya tambang galian C yang ada di Kabupaten Mojokerto. Ia meminta agar izin tambang-tambang tersebut ditertibkan.
"Harus diperbaiki sistemnya. Harus dibantu oleh wartawan-wartawan untuk blow up, sehingga mereka cepat sadar untuk mengurus izinnya," ucap Kiai Asep.
"Untuk reformasi berokrasi akan terus berlangsung. Pokoknya Kabupaten Mojokerto Insya Allah, akan jadi percontohan Nasional," pungkas Kiai Asep yang belum lama ini menerima penghargaan Bintang Mahaputera dari Presiden Prabowo Subianto. (ris/rev)
