Sosialisasi Pendaftaran dan Pengadministrasian Tanah Ulayat di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, di Kabupaten Ngada terdapat tiga komunitas adat dengan total lahan lebih dari 113 hektare yang siap didaftarkan, dan di Kabupaten Nagekeo terdapat sembilan bidang tanah ulayat dengan luas hampir 196 hektare.
Bupati Manggarai, Herybertus G.L. Nabit, menyambut baik pelaksanaan program ini dan menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat adat.
“Kehadiran kita di sini penting agar semua mendapat informasi awal. Jangan berpikir program ini hanya untuk Kota Ruteng atau Todo saja, melainkan akan diperluas ke wilayah-wilayah lain. Namun sekali lagi, semua tergantung pada kesadaran masing-masing masyarakat hukum adat,” tutunrya.
Program ini merupakan bagian dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), hasil kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Bank Dunia. Pada 2025, ILASPP dilaksanakan di delapan provinsi, termasuk tiga kabupaten di NTT, yakni Timor Tengah Selatan, Manggarai, dan Sumba Timur.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian ATR/BPN juga menyerahkan 200 sertifikat tanah kepada masyarakat Kabupaten Manggarai sebagai hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Manggarai, didampingi Andi Tenri Abeng dan Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN NTT, Agung Sucahyono.
Sosialisasi turut diisi dengan pemaparan dari sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Subdirektorat Pendaftaran Tanah Ulayat dan Tanah Komunal, Setyo Anggraini; Program Manager ILASPP, M. Sigit Widodo; Senior National Policy Manager Landesa Indonesia, Rino Subagyo; serta Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, PKK, dan Posyandu Kementerian Dalam Negeri, Nitta Rosalin Marbun yang hadir secara daring. Turut hadir pula sejumlah Kepala Kantor Pertanahan dari wilayah Pulau Flores. (afa/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
