Khariri Makmun.
Oleh: Khariri Makmun*
Di Indonesia, pejabat publik rata-rata beroperasi pada level kesadaran yang rendah. Ketika kursi kekuasaan mereka duduki, yang muncul bukan kebijaksanaan, melainkan arogansi, kesewenang-wenangan, korupsi, dan kebijakan yang justru menyengsarakan rakyat. Fenomena ini bukan sekadar asumsi, melainkan realitas yang bisa dilihat setiap hari. DPR yang sibuk dengan politik transaksional, menteri yang terjebak kasus korupsi, presiden yang kompromistis pada oligarki, dan aparat birokrasi yang lebih sering menjadi penghambat ketimbang pelayan masyarakat.
David R. Hawkins dalam karyanya Power vs Force menjelaskan skala kesadaran manusia, dari level terendah (rasa malu, takut, marah, dan kebanggaan) hingga level tertinggi (cinta, kebijaksanaan, pencerahan). Menurut Hawkins, manusia yang hidup di bawah level 200 (kesadaran rendah) hanya beroperasi pada mode survival. Hidupnya digerakkan oleh rasa kekurangan, ketakutan, dan dorongan mempertahankan diri. Jika orang-orang dengan kesadaran rendah ini menduduki jabatan publik, maka kekuasaan otomatis dijadikan ajang memperkaya diri, aji mumpung, dan perebutan rente.
Inilah yang terjadi pada sebagian besar pejabat publik di Indonesia. Kursi kekuasaan dijadikan instrumen survival: memperkaya diri, memperkuat dinasti politik, dan memperbesar jaringan kroni. Mereka bukan pelayan rakyat, melainkan perpanjangan tangan oligarki. Ketika level kesadaran pejabat rendah, mereka mudah dikendalikan oleh elite partai, pemilik modal, dan kepentingan asing. Kekuasaan bukan lagi amanah, melainkan komoditas.
Ulama klasik sudah lama memperingatkan hal ini. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah menegaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki al-‘adalah (integritas moral-mempejuagkan keadilan) dan al-kafa'ah (kapasitas intelektual dan teknis). Tanpa dua kualitas itu, kekuasaan akan jatuh pada kezhaliman. Ibn Khaldun dalam Muqaddimah juga mengingatkan, keruntuhan sebuah peradaban dimulai ketika pemimpin lebih mementingkan kemewahan, harta, dan kedudukan daripada tanggung jawab sebagai pelayan rakyat.
Para ulama menekankan bahwa kepemimpinan bukan sekadar soal kecerdasan intelektual (IQ), melainkan juga kedalaman spiritual dan moralitas. Inilah yang dalam bahasa Hawkins bisa kita sebut sebagai level kesadaran tinggi. Pemimpin yang tercerahkan akan menjadikan jabatan sebagai sarana pengabdian, bukan sarana survival.
Pengamat politik Indonesia, Jeffrey Winters, menyebut Indonesia sebagai “oligarki elektoral”. Demokrasi berjalan hanya sebatas prosedural, sementara substansinya dikendalikan oligarki ekonomi. Para politisi tidak berdaulat karena dikuasai para cukong. Artinya, kesadaran mereka berhenti di level transaksional, bukan pada level pengabdian atau pencerahan.
Negarawan besar dunia juga sudah memberi isyarat pentingnya kepemimpinan tercerahkan. Soekarno pernah menegaskan bahwa pemimpin sejati bukanlah yang sibuk mengejar kekuasaan, melainkan yang mau menanggung derita rakyat. Nelson Mandela menjadi contoh hidup: ia berkorban puluhan tahun di penjara bukan demi tahta, melainkan demi kesetaraan bangsanya. Abraham Lincoln juga menyebut, ujian tertinggi moral manusia bukan saat ia dalam kesengsaraan, melainkan ketika ia memegang kekuasaan. Sayangnya, sebagian besar pejabat kita gagal dalam ujian itu.
Mengapa Indonesia Terjebak?
Karena pejabat publik kita dipenuhi orang-orang dengan kesadaran rendah. Mereka hanya beroperasi dalam logika bertahan hidup, bukan logika melayani. Mereka tidak pernah tercerahkan, bahkan mungkin tidak mengenal apa itu kepekaan spiritual. Mereka pandai beretorika, tetapi miskin kesadaran. IQ tinggi, gelar akademik panjang, tetapi kepekaan batin nyaris nol. Akhirnya, kebijakan yang lahir pun miskin nurani.
Hal ini berbeda dengan negara-negara maju. Jerman, Swiss, dan Australia, misalnya, memiliki sistem politik yang relatif bersih dari kooptasi oligarki. Para pejabatnya berada pada kesadaran lebih tinggi, bukan karena mereka malaikat, melainkan karena sistem politik mereka menuntut transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Di Indonesia, sistem justru memelihara kesadaran rendah: partai politik butuh mahar politik, jabatan publik butuh uang sogokan, dan birokrasi beroperasi dengan mental rente.
Jika Indonesia ingin maju, menjadi mercusuar dunia, maka tidak ada jalan lain: pemimpin publiknya harus tercerahkan. Dalam skala Hawkins, minimal level kesadaran mereka harus berada di atas 500. Artinya, mereka harus hidup dengan cinta, welas asih, integritas, dan kebijaksanaan. Mereka bukan lagi budak oligarki, melainkan pelayan rakyat.
Bagaimana cara mencapainya? Pertama, pendidikan politik harus diarahkan pada pembangunan kesadaran, bukan sekadar perebutan kekuasaan. Kedua, partai politik harus direformasi agar tidak dikuasai oligarki. Ketiga, seleksi pejabat publik harus melibatkan uji integritas spiritual, bukan hanya kompetensi teknis. Keempat, rakyat harus cerdas memilih: jangan memilih politisi dengan kesadaran rendah.
Penutup
Ibn Khaldun pernah menulis: “Sebuah negara berdiri karena solidaritas dan runtuh karena ketidakadilan.” Indonesia hari ini berada di persimpangan jalan. Jika terus dipimpin oleh orang-orang dengan kesadaran rendah, maka negara ini hanya akan menjadi ladang oligarki. Namun, jika kita berhasil melahirkan generasi pemimpin tercerahkan, maka Indonesia bisa benar-benar menjadi mercusuar dunia.
Maka, tugas utama bangsa ini bukan hanya melahirkan pejabat yang pintar, tetapi melahirkan pejabat yang tercerahkan. Karena hanya dengan kesadaran tinggi, kekuasaan bisa benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh rakyat.
Penulis adalah Direktur Moderation Corner, Jakarta.
