Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Kemenpora
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Kekecewaan terhadap aparat kepolisian meluas. Ini imbas dari aksi kekerasan yang dilakukan kepolisian terhadap masyarakat saat demonstrasi di Jakarta dan kota-kota lainnya pada Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi itu berujung pada meninggalnya seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan. Ia tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brigade Mobile (Brimob) pada Kamis malam, 28 Agustus 2025, di kawasan Rumah Susun Bendungan Hilir II, Jakarta Pusat.
Affan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) sebelum mengembuskan napas terakhirnya.
BACA JUGA:
- Presiden Prabowo Janjikan Bintang Mahaputera untuk Kapolri dan Panglima TNI, ini Alasannya
- Pastikan Seluruh Layanan Optimal, Kapolri Tinjau Posko Terpadu Mudik Lebaran di Stasiun Gubeng
- Kunjungi Purabaya, Kapolri Listyo Sigit Pastikan Sopir Bus Bebas Narkoba dan Armada Layak Jalan
- Safari Ramadhan di Mapolda Jatim, Kapolri Jamin Stok BBM Subsidi Aman Jelang Idulfitri
Kini situasi politik memanas. Sebanyak 213 organisasi masyarakat sipil mendesak Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatan Kapolri. Dilansir Tempo, jika Listyo tak segera mundur, semua ormas yang tergabung dalam koalisi sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Listyo Sigit dari Kapolri.
213 organisasi itu termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan LBH Jakarta. Selain itu, ada pula Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lokataru Foundation, Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan (JSKK), dan banyak organisasi lainnya.
“Kapolri wajib mundur atau Presiden segera mencopot Sigit Listyo Prabowo sebagai Kapolri yang gagal mengubah watak represif Polri,” kata Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur di Gedung YLBHI, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2025).
Isnur membacakan 12 tuntutan dari koalisi tersebut. Koalisi sipil itu juga mendesak agar institusi Polri dievaluasi dan direformasi secara menyeluruh.
Koalisi meminta Prabowo memerintahkan investigasi independen dan transparan terhadap "berbagai pelanggaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengamanan aksi demonstrasi” yang digelar kemarin. “Lalu memulai agenda reformasi kepolisian secara sistematis,” kata Isnur.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




