Gubernur Khofifah saat menghadiri Festival Mangrove Jawa Timur VII di Pantai Bahak, Desa Curah Dringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.
PROBOLINGGO, BANGSAONNLINE.com - Gubernur Khofifah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan merehabilitasi ekosistem mangrove sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Festival Mangrove Jawa Timur VII di Pantai Bahak, Desa Curah Dringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Selasa (19/8/2025).
"Saya sangat menyadari bahwa potensi ekonomi biru Jawa Timur sangat bergantung pada keberadaan ekosistem mangrove yang sehat," kata Khofifah.
Menurut dia, mangrove bukan hanya penyangga ekosistem pesisir, tetapi juga sumber kehidupan masyarakat. Festival Mangrove, lanjutnya, bukan sekadar kegiatan kehutanan, melainkan investasi masa depan bangsa dalam perlindungan ekosistem, pengendalian perubahan iklim, dan penguatan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir.
"Jadi kita ingin memberikan referensi kehidupan, urip iku urup, bagaimana kita hidup dan memberikan kehidupan yang lain termasuk adalah kehidupan ekosistem di laut," ujarnya.
Jawa Timur memiliki 22 kabupaten/kota pesisir, 504 pulau kecil, termasuk 3 pulau terluar, dengan luas wilayah laut mencapai 5.202 km² dan total perairan 5,24 juta hektare. Potensi kelautan ini menjadikan mangrove sebagai aset strategis pembangunan daerah.
Sejak awal masa kepemimpinannya, Khofifah telah memprioritaskan pelestarian mangrove. Festival Mangrove yang dimulai tahun 2022 merupakan bentuk pengelolaan ekosistem secara holistik dan terintegrasi.
"Bukan hanya aspek rehabilitasi lingkungan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi, edukasi, dan pelayanan sosial," tuturnya.
Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2024, luas mangrove Jawa Timur meningkat 3.618 hektare atau 13,29% dibanding tahun 2021, menjadi total 30.839,3 hektare.
"Angka ini menjadikan Jawa Timur tetap sebagai provinsi dengan mangrove terluas di Pulau Jawa, yakni 48,38% dari total mangrove di pulau ini," ucap Khofifah.
Keberhasilan ini, menurutnya, hanya bisa dicapai melalui kolaborasi multipihak—dari kementerian, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat.
"Ini adalah proses yang kita lakukan dengan sinergi sangat banyak elemen, insyaallah ekosistemnya sudah terbangun bahwa kampus-kampus terlibat secara aktif, kemudian elemen-elemen pecinta dan penggiat mangrove juga sudah menyatu," paparnya.
Deputi Tata Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro, menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2025 mengamanatkan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di berbagai level. Ia menilai Jawa Timur, khususnya Gubernur Khofifah, layak menjadi pelopor.
"Ilmu yang ibu miliki bisa ditularkan ke provinsi-provinsi lain secepatnya ilmu tentang bagaimana bisa menggerakkan kelompok masyarakat, akademisi, mekanisme pembiayaan yang inovatif, dan lain sebagainya bisa dimasukkan dalam RPPM dan kemudian direplikasi di seluruh Indonesia," katanya.
Dalam festival tersebut, Khofifah menyerahkan penghargaan kepada para pegiat lingkungan, menanam mangrove, serta melepasliarkan 300 benih kepiting, dua pasang Burung Ibis Putih Kepala Hitam, dan dua pasang Burung Pecuk Padi Hitam.
"Kita melepasliarkan burung tertentu sesuai dengan rekomendasi BKSDA, kemudian kita melepasliarkan bibit kepiting, kadang juga jenis ikan tertentu, itu tapi bukan karena kita, tapi karena rekomendasi BKSDA setempat," pungkasnya.
Gubernur juga meninjau 14 stan pameran hilirisasi pengelolaan mangrove dan kegiatan pembinaan masyarakat sebagai bagian dari upaya pelestarian yang berkelanjutan. (dev/mar)
