Ketua Komisi III DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo
Di sisi lain, sinergi lintas dinas sangat diperlukan agar potensi laut dan sumber daya pesisir bisa memberi dampak ekonomi.
Potensi laut Kabupaten Tuban sangat besar, tinggal bagaimana dinas memetakan dan mengeksekusinya. Begitu pula pertambangan yang selama ini belum tergarap maksimal.
"Komisi III juga menyinggung perlunya pengawasan ketat terhadap PAD dari sektor pertambangan dan retribusi lainnya, seperti pajak reklame dan air tanah," timpal Tulus.
Menurutnya, pengelolaan pajak dan retribusi dinilai masih memiliki celah yang harus dibenahi agar tidak terjadi kebocoran atau penyimpangan.
Jika semua potensi itu dikembangkan dan diawasi dengan baik, maka PAD bisa meningkat jauh dari target saat ini.
Selanjutnya, terkait Pajak Kendaraan Bermotor dan Reklame, BPKPAD Tuban perlu mempunyai terobosan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebab, di Kabupaten Tuban banyak berbagai jenis pajak yang dikelola daerah. Harapannya, BPKPAD dan pihak terkait seperti Samsat Tuban bisa memecahkan kebuntuan yang selama ini membuat sektor tersebut kurang optimal menyumbang PAD.
"Keberhasilan visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati sangat bergantung pada keberanian semua pihak dalam berinovasi dan mengoptimalkan sumber pendapatan," bebernya.
Hingga berita ini dimuat, BANGSAONLINE.com masih menunggu konfirmasi atas evaluasi kinerja tersebut dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban serta dari Kepala BPKPAD Tuban. (wan/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
