KWG Gelar Dialog Publik, Plt Bupati dan Ketua DPRD Bahas Iklim Investasi di Gresik

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Komunitas Wartawan Gresik (KWG) kolaborasi dengan DPRD Gresik menggelar dialog publik dengan tema 'Memaksimalkan Investasi untuk Meningkatkan PAD dan Menekan Angka Pengangguran' di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Kabupaten Gresik, Jumat (13/5/2025).

Dialog dipandu moderator M Syuhud Almanfaluty, wartawan Harian Bangsa dan BANGSAONLINE.com ini menghadirkan tiga narasumber. Yakni Plt Bupati Gresik Asluchul Alif, Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir, dan Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Gresik, Ismail Fahmi.

Dialog selama dua jam berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Sejumlah anggota DPRD Gresik yang turut hadir dan para peserta baik dari pelaku usaha, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Gresik dan ormas, sangat komunikatif merespon apa yang disampaikan nara sumber.

Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir menekankan pentingnya peran DPRD dalam mendorong kebijakan pro-investasi dan pro-lapangan kerja.

Politikus PKB ini juga mengingatkan bahwa, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan sektor pajak dan retrebusi sebagai sumber pendapatan, melainkan perlu menggali potensi lainnya, seperti pemanfaatan aset daerah yang belum termanfaatkan dengan baik seperti aset berupa tanah.

“Jika pemanfaatan aset daerah dimaksimalkan, lonjakan pendapatan akan sangat signifikan, bahkan bisa melampaui pendapatan dari sektor pajak," ujarnya.

Ia menyebut, banyak aset daerah di Gresik yang hingga kini belum dikelola secara produktif. Padahal, jika dikelola dengan baik melalui kolaborasi lintas instansi, pemanfaatan aset tersebut bisa memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.

"Ketika aset dikelola bersama, akan menciptakan peluang kerja, maka saya yakin akan menambah PAD,” ucapnya.

Bahas Kenaikan NJOP

Syahrul juga menyinggung soal tren kebijakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berdampak pada kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. 

Banyak wajib pajak (WP) yang tidak mampu membayar atas kenaikan NJOP. Karena itu, ia menilai penting bagi pemerintah daerah untuk menyeimbangkan potensi pendapatan dari pajak dengan optimalisasi sumber pendapatan lain.

“Kalau kita fokus pada aset daerah, efeknya akan jauh lebih besar. Pemerintah perlu serius menggarap potensi ini," tandasnya.

Selanjutnya, soal ketenagakerjaan, Syahrul menyampaikan Gresik sudah ada peraturan daerah (Perda) nomor 7 tahun 2022, tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

"Dalam perda ini mengamanatkan 60 persen pekerja dari lokal (ber-KTP Gresik) setiap perusahaan ada rekrutmen tenaga kerja," terangnya.

Pemkab Gresik Berupaya Ciptakan Iklim Investasi yang Kondusif

Sementara itu, Plt Bupati Gresik Asluchul Alif menyampaikan bahwa, Pemkab Gresik terus berupaya menciptakan iklim investasi yang ramah dan kondusif. Bahkan, sejak beberapa tahun terakhir, Gresik menjadi tempat favorit investor menanamkan modal.

“Kami melalui DPMPTSP terus memberikan kemudahan perizinan serta pelayanan terbaik bagi para investor. Gresik bahkan mencatatkan nilai investasi tertinggi di Jawa Timur sepanjang tahun 2024,” ujarnya.

Berdasarkan data, Gresik mencatat investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 26,1 triliun, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 11,7 triliun.

Alif menyebut, tingginya angka investasi ini tidak lepas dari keberadaan kawasan industri besar di Gresik seperti Maspion Industrial Estate, Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) yang di dalamnya ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Industri Gresik (KIG).

Sementara terkait potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan industri, Alif mengatakan, pihaknya tengah menggali berbagai skema agar dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

“Kami terus mencari celah agar kawasan seperti KEK bisa memberikan kontribusi PAD dari berbagai sisi," pungkasnya.

Kolaborasi Pemerintah dan Swasta

Narasumber lain, Ismail Fahmi pada kesempatan ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam membangun ekosistem investasi yang berkelanjutan.

HIPMI, kata Fahmi juga terus berupaya mengurangi pengangguran seperti pelatihan dan inkubasi bisnis dengan mengelola CSR anggota HIPMI itu sendiri.

"Kami di HIPMI selalu berkomitmen membantu pemerintah daerah dalam pengentasan pengangguran. Kami secara berkala juga menggelar digital marketing dan pelatihan kerja," katanya.

Dalam dialog ini sejumlah anggota DPRD Gresik dan Kepala OPD yang hadir juga menyampaikan pandangannya soal investasi, PAD, dan ketenagakerjaan. Mereka antara lain, Wakil Ketua DPRD Ahmad Nurhamim, Lutfi Dhawam, Yuyun Wahyudi, Asroin Widiana, Ainul Yaqin Tirta Saputra, Kadisnaker Zainul Arifin dan Ketua PKDI Nurul Yatim, serta perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan BPPKAD Gresik. (hud/van)