Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, saat berikan sambutan di acara halal bihalal INI dan IPPAT. (Ist)
SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan bahwa notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum dan memperlancar urusan masyarakat. Selain itu juga mendukung tertib administrasi di berbagai sektor kehidupan baik perdata, pertanahan, hingga dunia usaha.
“Hadirnya Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) yang menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus wadah profesional menjadi mitra penting dalam pembangunan daerah, khususnya dalam menciptakan tata kelola yang berkeadilan dan berintegritas,” papar Khofifah ketika menghadiri Silaturahmi Halal Bihalal Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Alumni Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Gedung Srijaya Surabaya, Jumat (18/4/2025).
Lebih lanjut, Khofifah optimistis, bahwa INI dan IPPAT memiliki peran memperkuat integritas dan menjadi garda terdepan menjawab harapan masyarakat, di tengah tantangan global, transformasi digital, dan kebutuhan masyarakat akan kecepatan serta transparansi layanan.
"Pemerintah daerah siap bersinergi dan mendukung langkah-langkah organisasi dalam mewujudkan pelayanan hukum yang terpercaya dan akuntabel untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat," katanya.
Maka dari itu, Gubernur Khofifah berharap silaturahim ini penting untuk membangun pertemuan pikiran yang akan menjadi penguat terbangunnya mutual understanding.
"Tanpa hal tersebut, maka tidak akan muncul trust (kepercayaan) yang diikuti respect (menghormati)," jelas Khofifah.
Khofifah menjelaskan, notaris dan PPAT perlu menerapkan sistem pendaftaran tanah secara elektronik. penerapan sistem pendaftaran tanah secara elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ATR Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik.
"Dalam kegiatan pendaftaran tanah secara elektronik lebih efisien dan mengurangi risiko sengketa serta konflik yang mungkin terjadi," tutur Khofifah.
Ia menambahkan, kebijakan sistem pendaftaran tanah elektronik serta pemanfaatan teknologi yang berkembang pesat menuntut infrastruktur jaringan telekomunikasi yang kapabel dan pemerataan kemampuan pemanfaatan teknologi baik bagi notaris, PPAT, maupun Pemprov Jatim.
"Ini merupakan tantangan bagi kita semua agar dapat terwujud sebuah sistem yang terintegrasi untuk mendukung kinerja yang lebih efektif dan efisien," imbuh Gubernur Jatim tersebut.
Dalam kesempatan ini, Khofifah juga menyinggung konsep Gerbang Baru Nusantara yang secara geografis Jatim adalah hub atau penghubung bagian Indonesia Timur ke Barat maupun sebaliknya.
Tercatat sebanyak 20 Provinsi Indonesia Timur yang hampir 80 persen logistiknya disuplai Jatim dan ada 34 jalur tol laut. 19 diantaranya berpusat di Pelabuhan Tanjung perak Surabaya.
"Kekuatan luar biasa. Betapa Pentingnya menjaga Jatim sebagai center of gravity dan episentrum dari berbagai perkembangan di Indonesia ditentukan Jatim," pungkasnya. (dev/msn)
