Aliansi Disabilitas Jombang saat konferensi pers di kantor WCC Jombang.
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Aliansi Disabilitas Jombang meminta perhatian kepada pemerintah daerah yang baru agar bisa lebih memperhatikan kebutuhan disabilitas. Mulai dari minimnya lapangan pekerjaan, kekerasan, sampai akses publik.
Hal itu disampaikan saat konferensi pers di Kantor Women Crisis Center (WCC), Jalan Pattimura Selatan, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Selasa (18/02/25) sore.
Dalam acara tersebut, mereka menyatakan jika hingga saat ini berbagai program layanan disabilitas belum berbanding lurus dengan komitmen pemerintah daerah untuk segera menghadirkan kebijakan disabilitas.
Koordinator Aliansi Disabilitas Jombang, Adib Sumarsono, menuntut ada langkah konkret dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang lebih inklusif untuk penyandang disabilitas, oleh bupati dan wakil bupati terpilih.
Di antaranya, perempuan disabilitas korban kekerasan seksual sulit mengakses hak atas pemulihan.
"Belum ada jaminan ruang aman dan inklusif bagi disabilitas untuk terbebas dari perilaku kekerasan, bahkan pada level satuan pendidikan," ucapnya.
Diungkapkan, pada tahun 2024 lalu, remaja disabilitas perempuan berinisial ACS (17), menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum guru di Kabupaten Jombang.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
