Pimpinan DPRD Gresik saat membeberkan hasil kinerja legislatif tahun 2024. FOTO: SYUHUD/BANGSAONLINE.
"DI Komisi IV, program UHC juga menjadi atensi kami. UHC berdasarkan laporan pemerintah telah mencover 101 persen. Kami ingin anggaran benar-benar efektif," cetusnya.
Syahrul menyebut, saat ini telah ditetapkan aturan dari Kemenkes bahwa ada 180 jenis penyakit yang tidak bisa dicover BPJS dalam progra, UHC.
"Ini yang tengah kami identifikasi agar masyarakat tak kebingungan saat berobat," bebernya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menyampaikan, DPRD Gresik dalam menjalankan kerja-kerja legislatif telah manjalankan 3 tugas dan fungsi. Baik anggaran, legislasi dan pembuatan peraturan perundangan secara maksimal.
"Dalam tugas legislasi Senin depan kami akan mengesahkan 6 rancangan peraturan daerah (raperda). Alhamdulillah, 100 persen program legislasi daerah (Prolegda) 2024 tuntas," katan Nurhamim.
Kemudian, masih kata Nurhamim, dalam pengawasan kinerja pemerintah dalam menjalankan program, DPRD mengacu Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2024 ada 4 problem yang telah diidentifikasi.
"Salah satunya infrastruktur jalan, baik lingkungan, poros desa dan kabupaten. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah ada identifiksasi. Kapan akan tuntas project-project tersebut," tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Mujid Riduan menambahkan, banyak kendaraan truk yang melanggar aturan. Seperti jam operasional.
"Makanya butuh komitmen kita bersama dalam penegakan aturan," katanya.
Ia juga menyoroti soal kecilnya pendapatan dari retribusi galian C yang tidak sebanding dengan kerusakan jalan yang ditimbulkan. (hud/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




