Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Wahyudianto.
TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Berdasarkan hasil pembahasan antara Komisi III DPRD Trenggalek dengan Dinas PUPR dan PKPLH, pembangunan infrastruktur di Kota Gaplek kurang merata. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Wahyudianto.
“Selama ini pemerataan pembangunan yang kurang merata menurut kami,” ujarnya usai menggelar rapat kerja dengan Dinas PUPR dan PKPLH pada Kamis (14/11/2024).
BACA JUGA:
- DPRD Trenggalek Siap Teruskan Aspirasi 4 Tuntutan Guru PAUD Nonformal
- RDP Komisi IV DPRD Trenggalek Tampung Aspirasi PPG Prajabatan soal Prioritas Calon Tenaga Guru
- Ratusan Anggota Koperasi Madani Datangi DPRD Trenggalek, Tuntut Audit dan Pengembalian Dana
- DPRD Trenggalek Soroti Kisruh Tambang PT Djawani di Ngentrong: Diduga Ada Komitmen Tak Dipenuhi
Dalam agenda tersebut, ia meminta Dinas PKPLH apabila ingin melakukan pembangunan infrastruktur pada satu titik tertentu hendaknya dilakukan berdasarkan survei yang akurat. Menurut dia, selama ini pembangunan yang ada terkadang kurang tepat sasaran misalnya untuk pembangunan jalan yang semestinya jalan tersebut belum layak untuk dibangun namun dibangun.
“Itu yang menurut kita ndak cocok, karena memang target kita kedepan itu kan apa ya kalau membangun itu yang benar-benar real sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat kita,” katanya.
Disebutkan olehnya, dalam Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) tahun 2025 bisa menyerap anggaran hingga Rp20 miliar, yang mana dinilai memiliki nilai plus tersendiri karena pada tahun sebelumnya Musrenbang tidak bisa menyerap anggaran sebesar itu. (adv/man/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




