Kepala BPPKAD Gresik AM Reza Pahlevi (kanan depan) saat rapat anggaran. Foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Jelang akhir tahun 2023, stok anggaran yang masuk dan tersedia di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik hingga Kamis (21/12/2023), tinggal Rp6 miliar. Padahal, Pemkab Gresik masih harus membayar kegiatan mencapai ratusan miliar.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik, AM Reza Pahlevi.
BACA JUGA:
- Geliatkan Sektor Wisata, Begini Saran Pimpinan DPRD Gresik dan Caleg Terpilih DPR RI
- Kandidat Ketua DPRD Gresik, Mohammad dan Syahrul Bersaing Ketat
- Komisi IV DPRD Gresik Dalami LKPj Kepala Daerah 2023 Bersama OPD Mitra
- Dianggap Langgar SE Kemendagri, Pemkab Gresik Tunggu Keputusan soal Keabsahan Mutasi 147 Pejabat
"Kegiatan yang harus kami bayar dari kegiatan tahun 2023 mencapai ratusan miliar, namun ketersediaan anggaran Rp6 miliar," ucap Reza Pahlevi kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (21/12/2023).
Reza lantas merinci tagihan program atau kegiatan tahun 2023 yang belum terbayar. Antara lain, kegiatan LS (langsung) belanja organisasi perangkat daerah (OPD) seperti kegiatan fisik di dinas pekerjaan umum dan tata ruang (DPUTR), dinas cipta karya perumahan dan kawasan permukiman (DCKPKP), dan dinas pendidikan (dispendik).
"Total tagihannya mencapai sekitar Rp340 miliar," ungkap Reza.
Selanjutnya, bantuan keuangan (BK) Rp128 miliar, bantuan sosial (bansos) Rp5 miliar, dana bagi hasil pajak (DBHP) kepada desa sekitar Rp50 miliar, hibah Rp179 miliar, dan sejumlah program lain.
