Sodikul Amin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang.
MALANG, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Sodikul Amin angkat bicara menyikapi belum optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Hal ini setelah 661 ribu jiwa penerima bantuan iuran daerah (PBID) yang pelayanan kesehatannya dijamin oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui program UHC, dinonaktifkan kepesertaannya oleh Kantor BPJS Malang.
Politikus Partai Nasdem ini mengkritisi Pemerintah Kabupaten Malang yang lamban dalam menangani masalah layanan kesehatan.
"Pendidikan, kesehatan, itu sudah menjadi program wajib, jadi tidak boleh tidak. Rakyat Indonesia ini biar mandiri, itu minimal terfasilitasi pendidikannya, terjamin kesehatannya aman, baru infrastruktur," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mempertanyakan status RSUD Ngantang yang tak kunjung beroperasi. Padahal, rumah sakit tersebut sangat dibutuhkan agar distribusi layanan kesehatan di Kabupaten Malang semakin maksimal.
"Jadi di wilayah selatan ada RSUD Kanjuruhan, Malang Utara ada RSUD Lawang, dan Malang Barat ada RSUD Ngantang. Harusnya itu menjadi salah satu opsi dan segera ditindak lanjuti," jelas Sodikul Amin di ruang kerjanya.
"Saya sebagai wakil rakyat, meminta Pemkab Malang dan dinas terkait untuk segera mengaktifkan layanan kesehatan di RSUD Ngantang. Saya minta segera ditindaklanjuti, jangan hanya retorika saja," tegas Sodikul.
