Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menandatanganani persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Perda.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi perda. Persetujuan itu tercapai dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jatim, Rabu (5/7).
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan persetujuan raperda oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Ketua DPRD Jatim Kusnadi, dan Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar.
BACA JUGA:
Selanjutnya, raperda akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk dikonsultasikan menjadi perda. Disetujuinya raperda ini diwujudkan dalam Surat Keterangan (SK) DPRD Jatim nomor: 188/0/KPJSDPRD/050/2023.
Gubernur Khofifah menyebut disetujuinya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022 merupakan bukti bahwa kinerja Pemerintahan Jatim telah dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan.
“Alhamdulillah telah disetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2022. Ini menjadi bukti bahwa kita telah melaksanakan pemerintahan secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Gubernur Khofifah.
Menurut Khofifah, melaksanakan pemerintahan yang terencana, terukur, dan terlaksana dengan baik dan maksimal menjadi komitmen dan prioritas kinerja.
Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu tak lupa berterima kasih kepada seluruh stakeholder di pemerintahan, ASN Pemprov Jatim, serta jajaran DPRD Jatim yang selama ini mendukung jalannya pemerintahan. Sehingga, Pemprov Jatim dapat menghasilkan kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang sejahtera secara adil dan merata.
Ke depan, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa kerja pemerintahan akan terus ditingkatkan. Program yang dijalankan akan diupayakan semaksimalkan mungkin agar bisa memberikan dampak langsung pada masyarakat melalui orientasi birokrasi berdampak. Yang mana hal ini juga menjadi arahan Presiden Joko Widodo.
