Dekan Fakultas Hukum Uniska Kediri, Zainal Arifin (kanan) saat mendampingi Ketua MK, Anwar Usman (nomor 3 dari kiri). Foto: Ist.
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, Anwar Usman, enggan memberikan bocoran tentang keputusan sistem pemilu di Indonesia, apakah tetap proporsional terbuka atau kembali ke proporsional tertutup.
Hal itu terjadi saat Anwar Usman ditanya wartawan usai menjadi pembicara dalam seminar penyelesaian sengketa hasil pemilu sebagai upaya mewujudkan electoral justice di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (Uniska) Kediri, Jumat (12/5/2023).
Dekan Fakultas Hukum Uniska Kediri, Zainal Arifin, mengatakan selain menghadiri seminar dan menjadi salah satu pembicara, Ketua MK juga meresmikan pemanfaatan Smart Board Mini Court Room, kerja sama antara Mahkamah Konstitusi RI dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri.
"Smart Board Mini Court Room akan dimanfaatkan sebagai peradilan jarak jauh penyelesaian sengketa pemilu di wilayah Kediri dan sekitarnya. Smart Board Mini Court Room merupakan alat video conference virtual. Alat tersebut bertujuan untuk melakukan peyelesaian sengketa yang dilakukan Mahkamah Konstitusi," ujar pria yang juga Plt. Pembantu Rektor III Uniska Kediri itu, Minggu (14/5/2023).
Menurut dia, Smart Board Mini Court Room merupakan program hibah dari Mahkamah Konstitusi RI kepada Fakultas Hukum Uniska Kediri.
Menurut Zainal, Uniska menjadi satu-satunya perguruan tinggi di eks Karesidenan Kediri yang memiliki perangkat persidangan jarak jauh dengan Mahkamah Konstitusi RI.
Ke depan, proses persidangan Mahkamah Konstitusi RI bisa dilakukan secara daring di kampus Uniska Kediri yang akan terhubung langsung dengan majelis hakim di Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta.
"Misalkan saja dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD RI 1945 maupun pada perkara perselisihan hasil pemilu tahun 2024 dan seterusnya. Sehingga ke depan pihak-pihak tidak perlu hadir langsung di Jakarta, melainkan cukup datang ke Smart Board Mini Court Room di Uniska Kediri," imbuh mantan Sekretaris PWI Kediri itu.
Sementara itu, seminar nasional selain dihadiri oleh Ketua MK Anwar Usman, diisi oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Jatim Purnomo Satriyo Pringgodigdo, dan Direktur Pusat Demokrasi dan Konstitusi (Pusdeko) Saivol Virdaus.
Kegiatan ini juga dihadiri Plt. Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi RI Heru Setiawan dan Ketua Umum Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila KH. Anwar Iskandar serta Rektor Uniska Kediri Prof. Dr. Bambang Yulianto. (uji/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
