Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana.
Untuk mengatasi persoalan banjir akibat luapan tersebut, Bupati Hanindhito Himawan Pramana, sebelumnya telah mengintruksikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan upaya normalisasi sungai tersebut.
Sebagaimana instruksi Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri, Dinas PUPR diminta memantau kondisi sungai di Kabupaten Kediri. Sungai-sungai yang mengalami pendangkalan dan rawan terjadi luapan untuk dilakukan normalisasi.
“Berkaca dari tahun sebelumnya, banjir terjadi karena luapan. Dari hasil inventarisir, saya perintahkan untuk dinormalisasi. Jangan nunggu banjir baru dinormalisasi,” pesan Mas Dhito.
Kemudian, dalam jangka panjang dengan adanya bandara Dhoho Kediri yang direncanakan mulai beroperasi pada 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Kediri bekerjasama dengan PT Surya Dhoho Investama (SDHI) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk menangani banjir di wilayah Kabupaten Kediri bagian barat.
Sementara itu, dalam rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana (Rakornas- PB) 2023 di Jakarta, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan, pemerintah daerah dan BPBD menjadi ujung tombak dalam penanganan bencana.
"Saya minta kepada BPBD, kepada pemerintah daerah agar mengidentifikasi potensi bencana yang ada di daerah masing-masing," pesannya.
Tak hanya pemetaan potensi bencana, lebih penting lagi pemerintah daerah diharapkan menyiapkan anggaran dana kebencanaan yang dapat diakses dengan cepat supaya penyaluran bantuan kepada masyarakat dapat langsung dilakukan. (uji/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
