Adhy Karyono bersama Gubernur Khofifah dalam suatu momen. foto: istimewa
"Apalagi ekspektasi masyarakat kian tinggi saat ini terhadap Sekda sebagai dirigen birokrasi pemprov agar selalu sesuai dengan perubahan lingkungan," tutur Surokim, Selasa (12/07/2022).
Peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) itu menambahkan, tantangan disrupsi pada semua bidang khususnya bidang teknologi, regulasi dan juga lingkungan, jelas butuh responsivitas dan adaptasi tinggi serta cepat.
"Saya pikir itu tantangan yang penting untuk diberikan perhatian. Terlebih lagi konteks birokrasi lokal Jatim yang khas dan unik selalu butuh harmoni dan stabilitas," imbuhnya.
Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif 2021 versi Forkom Jurnalis Nahdliyin itu menilai tuntutan merespons perubahan super cepat dan kemampuan kepemimpinan publik sangat dibutuhkan oleh seorang sekda. Hal itu untuk bisa menjaga harmoni, keselarasan, dan stabilitas. Tentunya itu bukan manajemen yang mudah.
Surokim mengingatkan harmonisasi dengan legislatif itu salah satu yang perlu dijaga oleh Sekda. Menurutnya harus ada kerja sama dan kolaborasi yang efektif dan lebih berorientasi pada progresivitas dengan inovasi policy, sehingga daya manfaatnya tinggi untuk masyarakat Jatim.
"Paling tidak jangan terjebak pada komunikasi yang macet sehingga menjadi cikal bakal konflik. Harus bisa lebih cair dan komunikatif, serta lebih mementingkan semangat kolaboratif sebagai partner," ujar Surokim.
Alumnus Ponpes Darul Ulum Langitan, Tuban tersebut menjelaskan, manajemen birokrasi di era disrupsi pasca pandemi memang butuh kemampuan antisipasi tinggi dan cermat, serta kemampuan membaca kecenderungan untuk memperoleh daya saing.
"Hal yang penting diingat adalah menciptakan harmonisasi untuk meminimalisasi potensi gaduh. Saya pikir itu akan menentukan juga relasi dengan Parlemen Jatim sebagai partner eksekutif," pungkasnya. (mdr/ari)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
