GRESIK, BANGSAONLINE.com - Sejumlah wali murid SMAN 1 Gresik mendatangi sekolah dalam rangka memprotes pungutan biaya berbentuk sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), Senin (23/5/2022). Kedatangan mereka didampingi anggota Komisi IV DPRD Gresik, Syaichu Busyiri.
Kepala Sekolah SMAN 1 Gresik, Syafaul Anam, menemui rombongan itu. Para wali murid beralasan bahwa sekolah tidak boleh melakukan pungutan dalam bentuk apapun sesuai dengan kebijakan dari Gubernur Khofifah.
BACA JUGA:
- Komisi IV DPRD Gresik Dalami LKPj Kepala Daerah 2023 Bersama OPD Mitra
- Siapkan 4 Kader untuk Running Pilkada Gresik 2024, PKB Bentuk Desk Pilkada
- Tak Cuma Gus Yani dan Ning Min, Sejumlah Nama Digadang Bakal Maju Pilkada Gresik 2024
- Dispendik Gresik Keluarkan Edaran Infaq ke Siswa untuk Bantu Korban Gempa, Begini Kata Ketua Dewan
"Jadi saat ini sekolah mau menggelar rekreasi. Anak saya mau bayar tidak boleh kalau tidak lunas SPP," kata Budi, salah satu wali murid SMAN 1 Gresik.
Ia mempertanyakan kebijakan pembayaran SPP. Padahal, Gubernur telah berulangkali menyampaikan tidak ada SPP di sekolah.
"Anehnya, tadi pak kepsek bilang semua sekolah SMAN di Gresik melakukan hal yang sama. Anak saya setiap bulan ditarik Rp250 ribu," ungkapnya.
Menurut dia, kasus serupa sebelumnya juga terjadi. Gara-gara anaknya belum lunas SPP, hampir tidak diperbolehkan ikut ujian.
"Ketika itu saya datangi sekolah. Saya marah-marah dan akhirnya anak saya dibolehkan ikut ujian," tuturnya.