Permudah Layanan Publik, Gubernur Jatim Harapkan MPP Dibangun di Seluruh Daerah

"MPP Kabupaten Tuban ini merupakan smart shortcut (jalan pintas/ide cerdas) pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden Joko Widodo kepada pemerintah daerah agar melakukan shortcut pada layanan untuk masyarakat dengan core values, yakni BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)," urai Khofifah.

Ia berharap, ASN juga melakukan adaptasi di era digitalisasi yang saat ini menjadi sebuah kebutuhan wajib. Saat ini, lanjut Khofifah, era digital mensyaratkan kecepatan dan efektivitas dalam pelayanan.

Sementara itu, Bupati Tuban mengatakan bahwa pembangunan MPP menggunakan anggaran daerah dari tahun 2020 hingga 2021 dengan total anggaran Rp45,9 miliar. MPP Kabupaten Tuban diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat guna mempermudah perizinan.

"Saya berharap tidak memakan waktu cukup panjang, karena hal ini sesuai dengan terobosan pak presiden dan ibu gubernur, sehingga masyarakat dapat dipermudah utamanya jika ingin membuka ekspor untuk usaha yang dimiliki," kata Lindra.

"Dengan adanya MPP tidak adalagi pungutan yang tidak kasat mata. Saya harap ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan yang lebih luas," ucap Lindra.

Diah Natalisa yang mewakili Menpan RB, mengapresiasi dukungan dan komitmen yang diberikan Gubernur Khofifah kepada seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dalam hal pelayanan publik.

"Komitmen yang diwujudkan Forkopimda Tuban patut diapresiasi untuk menyajikan pelayanan prima bagi masyarakat. Terimakasih untuk Ibu Gubernur atas dukungan dan komitmen yang luar biasa. Kami berharap, kedepannya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menghindari mall administrasi dalam pemberian pelayanan," kata Diah. (dev/mar)