Bupati Kediri Tegaskan Tak Ada Kompromi untuk Pelaku Korupsi di Pemerintahannya

Sedangkan di tatanan oganisasi perangkat daerah (OPD), kepala perangkat daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di wilayah kerjanya. Tak kalah penting, dalam regulasi itu diatur tentang perlindungan terhadap pelapor baik dari segi hukum, perlakuan diskriminatif, ancaman fisik, atau psikis karena melaporkan gratifikasi.

Perlindungan itu implementasinya termasuk pada pelapor dalam kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa. Untuk memupus rantai penyalahgunaan wewenang pejabat dalam pengisian perangkat, mengacu pada Perbup Nomor 48 Tahun 2021, pengisian perangkat desa dikembalikan menjadi hak setiap kepala desa.

Kendati demikian, Pemkab Kediri tetap melakukan fungsi monitoring dan mengevaluasi kinerja dari setiap desa. Dalam hal ini, Dhito telah memerintahkan Inspektorat untuk membentuk tim monitoring termasuk menindaklanjuti adanya aduan jual beli jabatan perangkat.

"Pengisian perangkat ini, kalau ada yang terbukti melakukan penyelewengan kita beri sanksi," tegas Dhito.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kediri, Wirawan, mengaku siap mengawal program Bupati Kediri dalam menegakkan pemerintahan dan birokrasi yang bersih dari segala unsur KKN di semua tingkatan. Sebab, salah satu tugas Inspektorat adalah menjamin visi misi yang tertuang dalam program kegiatan, serta kebijakan bupati, dapat terlaksana dengan baik dan sukses.

"Termasuk dalam proses pengisian perangkat desa akan kita kawal terus. Inspektorat juga akan menegakkan perbup tentang gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri," kata Wirawan. (uji/mar)