KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf didampingi Wawali Adi Wibowo dan sejumlah kepala OPD melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Kamis (23/09/2021).
Kunjungan ini dalam rangka mengikuti Focus Group Discusion (FGD) terkait dengan penguatan fiskal daerah dalam rangka membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Kota Pasuruan yang semakin tangguh dan tumbuh.
BACA JUGA:
- Haul Mbah Slagah Dipadati Jamaah, Wakil Wali Kota Pasuruan: Menambah Keberkahan Bulan Syawal
- PLUT-KUMKM Diresmikan, Gus Ipul Harap Difungsikan Jadi Pengembangan Koperasi dan UMKM
- Ini Pesan Gus Ipul saat Acara Halal Bihalal bersama Jajaran ASN Pemkot Pasuruan
- Gus Ipul Salat Idulfitri 1445 H Bersama Warga Bugul Permai Kota Pasuruan
Gus Ipul --sapaan Wali Kota Pasuruan- menyampaikan FGD tersebut penting untuk memperbaiki kinerja perangkat daerah, terutama di sektor keuangan. Apalagi FGD itu membahas sinkronisasi data. "Karena selama ini data kita masih manual, belum masuk ke suatu sistem yang menjadi data bersama, antara perencanaan dan penganggaran masih terpisah," kata Gus Ipul.
"BPK dan KPK merekomendasikan Pemkot Pasuruan untuk segera berbenah. Dari kegiatan FGD ini kita banyak mendapat masukan rencana untuk memperbaiki kinerja, khususnya penerimaan pajak dan pengelolaan aset," ujarnya.
Menurut Gus Ipul, Kota Pasuruan memiliki potensi, juga mempunyai masalah salah satunya penyerapan anggaran. Kata dia, persoalan fiskal ini harus diselesaikan dan dicari penyebabnya.
“Saya akan membentuk satgas penyerapan anggaran yang diketuai oleh Sekda Pemkot Pasuruan didampingi Wakil Wali Kota Pasuruan untuk mengontrol kondisi real time penyerapan anggaran di masing-masing perangkat daerah,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Gus Ipul juga menyampaikan sejumlah pekerjaan rumah Pemkot Pasuruan, di antaranya SAKIP yang masih B dan akan diusahakan untuk mendapatkan A. Selain itu, MCP di Pemkot Pasuruan nilainya 44.
"KPK menghendaki di akhir tahun 2021 Pemkot Pasuruan mencapai target (MCP) nilainya 90. Untuk itu, perlu adanya perbaikan tata kelola pemerintahan dengan kerja keras perangkat daerah," tukasnya.
Turut hadir dalam kunjungan ini, Sekretaris Daerah Kota Pasuruan dan sejumlah kepala perangkat daerah terkait. (par/rev)