Kondisi posko penyekatan di Jembatan Suramadu usai diamuk massa. Inset, Mulyadi, S.H., M.H., Jatim. foto: ist.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sejak melonjaknya kasus Covid-19 di Madura, Pemkot Surabaya menerapkan penyekatan dan wajib swab bagi warga yang hendak melintas Jembatan Suramadu.
Namun, Jumat (18/6/2021) pagi, terjadi amuk massa yang mengakibatkan rusaknya fasilitas posko penyekatan. Massa yang tak sabar ingin melanjutkan perjalanan, berebut mengambil KTP mereka yang ditahan di posko.
BACA JUGA:
- Sterilisasi Gratis Jadi Kado Ulang Tahun Surabaya ke-733, DKPP Siapkan Kuota 100 Kucing Lokal
- Wali Kota Eri Cahyadi Tunjuk Wawali Armuji dan Syamsul Hariadi Isi Posisi Plh Selama Ibadah Haji
- Kado HJKS ke-733, Pemkot Surabaya Tambah Empat Mobil Perpustakaan Listrik
- Revitalisasi Dikebut, 5 Pasar Tradisional Surabaya Ditarget Tuntas Pertengahan Mei 2026
Mulyadi, tokoh pemuda Madura angkat bicara tentang peristiwa tersebut. Mulyadi meminta pemkot mengevaluasi pola penyekatan di Jembatan Suramadu yang terjadi secara rutin dalam jangka waktu panjang. Menurutnya, Pemkot Surabaya harus lebih humanis dan meninjau ulang pola penyekatan yang dilaksanakan selama ini.
"Amuk massa itu memang tak bisa dibenarkan. Namun hal itu sebuah cerminan akumulasi kekesalan masyarakat Madura yang setiap hari melintas di Jembatan Suramadu harus menghadapi penyekatan dan tes PCR/antigen dari petugas," tutur Mulyadi, Jumat (18/6/2021).
Ia menyarankan pemerintah mengubah pola penyekatan jangka panjang seperti saat ini. "Sebab, bila pola seperti saat ini terus dilakukan, maka cepat atau lambat psikologis massa akan tertekan," katanya.
Mulyadi menilai masyarakat banyak dirugikan dengan pola penyekatan yang dilaksanakan saat ini. Baik itu dari segi waktu maupun psikis, karena antre menjalani swab saat akan melintas Jembatan Suramadu.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




