Rabu, 28 Juli 2021 19:52

Fraksi Gerindra DPRD Jatim Tegas Tolak Rencana PPN Sembako

Senin, 14 Juni 2021 21:01 WIB
Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: M. Didi Rosadi
Fraksi Gerindra DPRD Jatim Tegas Tolak Rencana PPN Sembako
Hidayat, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim. (foto: ist)

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gelombang penolakan terhadap rencana pemerintah pusat mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap komoditas sembilan bahan pokok (sembako) terus bergulir.

Tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah. Terbaru, Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur dengan tegas menolak rencana yang telah tertuang dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) tersebut.

Hidayat, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim mengatakan bahwa keputusan menolak rencana PPN sembako sebelumnya telah disampaikan Fraksi Partai Gerindra di DPR RI melalui Ahmad Muzani. Tentunya ada berbagai alasan mengapa pihaknya menolak rencana itu.

"Pertama, hari ini kita pandemi masih belum selesai. Nah, di saat pandemi ini banyak masyarakat yang masih mengalami kesulitan soal ekonomi, terutama memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok khususnya sembako," kata Hidayat di Gedung DPRD Jatim, Senin (14/6/2021).

BACA JUGA : 

Hari Anak Nasional 2021, 67 Anak Didik Pemasyarakatan di Jatim Dapat Remisi

Peduli Covid-19, Baznas Jatim Gerak Cepat Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak

Ringankan Beban Masyarakat, Gubernur Khofifah Kembali Gratiskan Biaya Sewa 4 Rusunawa

F-PG DPRD Jatim: Vaksin Berbayar Bakal Bantu Kejar Target Herd Immunity

Oleh karena itu, pihaknya menilai, apabila pemerintah mengenakan PPN untuk kebutuhan pokok, maka hal ini pasti akan mempengaruhi harga sembako di pasaran. Dampaknya, kenaikan sembako ini tentu akan membuat masyarakat semakin terbebani.

"Kalau terjadi kenaikan harga sembako, masyarakat yang akan terbebani dan malah menjadi beban masyarakat kaitannya dengan soal kebutuhan pokok," jelas Hidayat.

Ketua Komisi C DPRD Jatim ini juga menyebutkan alasan fraksinya menolak rencana PPN sembako. Pihaknya berpendapat bahwa saat ini pemerintah belum mampu melakukan intervensi soal mengatur distribusi sembako di Indonesia.

"Hari ini pemerintah belum mampu melakukan intervensi, terutama mengatur soal distribusi sembako di Indonesia. Intervensi pemerintah belum sepenuhnya bisa menekan harga sembako di pasar," tegasnya.

Hidayat mencontohkan, misalnya ketika musim panen, harga gabah di petani justru anjlok. Namun sebaliknya, ketika musim kemarau, justru harganya naik. Atas dasar itulah, pihaknya menilai bahwa peran pemerintah saat ini belum maksimal menjaga stabilitas kebutuhan pokok.

"Oleh karena itu, kalau kemudian dikenakan pajak ini akan kontra prestasi terhadap wajib pajak. Kontra prestasi yang pada akhirnya fungsi pajak tidak akan bisa dicapai oleh pemerintah," paparnya.

Di satu sisi, Hidayat menyebut, sebetulnya ada potensi-potensi lain yang dinilainya bertentangan dengan rencana yang dilakukan pemerintah saat ini. Misalnya, pemerintah memperpanjang insentif pajak mobil baru 0 persen hingga Agustus 2021.

"Nah, ini berarti pembelaan terhadap masyarakat kecil tidak ada dan malah memberikan banyak insentif kepada segelintir orang yang saya kira saat ini mereka masih bisa bertahan di saat pandemi," terangnya.

Karena itu, pihaknya kembali menegaskan untuk menolak rencana pemerintah mengenakan PPN untuk komoditas sembako.

"Fraksi Gerindra, terutama kami di DPRD Jatim ini tegas menolak adanya rencana pemerintah untuk menerapkan PPN sembako ini," pungkasnya. (mdr/zar)

Warga Sambisari dan Manukan Kulon Menolak Sekolah Dijadikan Tempat Isolasi Pasien Corona
Senin, 26 Juli 2021 19:36 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Korban Covid-19 yang terus berjatuhan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperluas tempat isolasi pasien yang sedang terpapar virus corona. Berbagai fasilitas gedung – termasuk sekolah – direncana...
Kamis, 15 Juli 2021 06:50 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ini ide baru. Untuk menyiasati pandemi. Menggelar resepsi pernikahan di dalam bus. Wow.Lalu bagaimana dengan penghulunya? Silakan baca tulisan wartawan terkemuka Dahlan Iskan di  Disway, HARIAN BANGSA dan B...
Selasa, 27 Juli 2021 06:32 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Mayat korban covid yang perlu dibakar – sesuai keyakinan mereka – terus bertambah. Bahkan menumpuk. Sampai perusahaan jasa pembakaran mayat kewalahan. Celakanya, hukum kapitalis justru dipraktikkan dalam pe...
Kamis, 15 Juli 2021 12:37 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*66. Qaala lahu muusaa hal attabi’uka ‘alaa an tu’allimani mimmaa ‘ullimta rusydaanMusa berkata kepadanya, “Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar) yang telah diajark...
Sabtu, 17 Juli 2021 10:23 WIB
>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.. Kirim WA ke 081357919060, atau email ke [email protected] Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<...