Pro-Kontra Wabup Blitar Tinggal di Pendopo, Dua Massa Saling Berhadapan

Pro-Kontra Wabup Blitar Tinggal di Pendopo, Dua Massa Saling Berhadapan Massa Pemuda Pancasila saat mendatangi Pendopo RHN di Jalan Semeru, Kota Blitar.

BLITAR, BANGSAONLINE.com - Dua kelompok massa menggeruduk Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN) di Jalan Semeru Kota , Senin (19/4/2021). Mereka adalah massa pro dan kontra soal Wakil Bupati Rahmad Santoso yang kini tinggal di Pendopo RHN.

Koordinator massa Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) Joko Prasetya mengatakan, pihaknya menuntut agar kepala daerah diperlakukan sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai dengan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Kita ingin menyampaikan ke Pemkab , bahwa fasilitas yang diberikan kepada pejabat daerah dilakukan secara layak. Sesuai Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan kepala daerah masing-masing mendapatkan rumah dinas. Nah, sekarang kenapa wabup malah ditempatkan di rumah dinas bupati," ujar Joko.

Apalagi, lanjut Joko, Wabup Rahmad Santoso pernah bercerita jika selama tinggal di Pendopo RHN ia hanya tidur di kursi. "Kita tidak terima punya pejabat yang tidak diperlakukan selayaknya. Kalau sifatnya protokoler harus tegas. Jangan sampai ini kacau jalannya pemerintahan ini," tegas Joko.

Namun, massa GPI gagal menggelar aksi. Mereka diminta mengurungkan aksi unjuk rasa karena di tempat yang sama ada massa dari Pemuda Pancasila Kota yang juga datang ke Pendopo RHN. Secara terang-terangan, Pemuda Pancasila Kota mengaku mem-back up Wabup Rahmad Santoso.

"Yang jelas kita Pemuda Pencasila Kota mem-back up Pak Wabub Rahmad Santoso setelah adanya informasi bahwa ada pihak yang kontra dengan keberadaannya di Pendopo RHN," ujar Wakil Ketua Majelis Pengurus Cabang Pemuda Pancasila Kota , Eko Suharwanto.

Dia menilai, alasan massa GPI meminta Wabup Rahmad pindah dari Pendopo RHN tidak masuk akal. Karena pendopo itu sejarahnya tempat abdi dalem yang bisa ditempati siapa pun dengan izin Bupati . "Terserah selama bupati mengizinkan. Karena rumah dinas Pak Wabup masih direnovasi," imbuhnya.

Kedua kelompok massa kemudian diminta membubarkan diri oleh Polres Kota. Informasi yang disampaikan Kasubag Humas Polres Kota Iptu Ahmad Rochan, alasan kedua kelompok massa diminta membubarkan diri adalah karena massa Pemuda Pancasila tidak memiliki izin pemberitahuan. Sedangkan massa GPI juga diimbau untuk tidak melanjutkan aksi unjuk rasa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Selain itu, mereka juga diminta membubarkan diri untuk menghindari kerumunan," kata Rochan.

Untuk diketahui, pasca dilantik sebagai Wakil Bupati , Rahmad Santoso tinggal di Pendopo RHN yang sebelumnya digunakan sebagai rumah dinas bupati periode sebelumnya. Sedangkan Bupati Rini Syarifah tinggal di kediaman pribadinya di Jalan Rinjani Kota yang letaknya berdekatan dengan Pendopo RHN. (ina/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Ikuti Google Maps, Mobil Pikap di Blitar Dilewatkan Jembatan Bambu, Nyaris Terporosok':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO