Dukung Program Prioritas BKKBN, Gubernur Khofifah Saksikan Pendataan Keluarga

PONOROGO, BANGSAONLINE.com - Dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendukung Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2021 yang menjadi program prioritas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program tersebut dinilai dapat digunakan sebagai kepentingan operasional BKKBN dan program nasional lainnya.

"Hasilnya dapat digunakan juga untuk intervensi langsung program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di semua tingkatan wilayah," kata Gubernur Khofifah saat menyaksikan pendataan keluarga bersama tim Kader PK Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Selasa, (6/4).

BACA JUGA:

Gubernur Khofifah menyampaikan, skema PK tahun ini menggunakan metode sensus yang dilaksanakan secara serentak pada 1 April – 31 Mei 2021 di seluruh Indonesia dengan sasaran keluarga dan keluarga khusus.

Melalui hasil pemetaan di Jawa Timur, Khofifah menyampaikan total sebanyak 12.812.995 KK yang akan didata menggunakan metode Smartphone (82%) dan Formulir (18%).

"Pendataan Keluarga di Jawa Timur ini melibatkan manager data dan manager pengelola masing-masing (666), Supervisor (8.501), serta kader pendata (85.420) di tingkat desa yang akan menjadi tenaga pelaksana PK’21," jelasnya.

Nantinya, kata Khofifah, pelaksanaan PK akan menghasilkan profil keluarga termasuk profil Pasangan Usia Subur (PUS). Baik yang sudah mengikuti program Keluarga Berencana (KB) maupun yang belum menghasilkan basis data PUS secara akurat dan lengkap sesuai by name by address.

"Nanti akan tersimpan dalam Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI). Oleh karena itu, Pendataan Keluarga yang diselenggarakan 5 tahun sekali ini akan menghasilkan data keluarga Indonesia yang terdiri dari data demografi, data Keluarga Berencana (kesertaan atau pengetahuan) dan data Pembangunan Keluarga," urai mantan Menteri Sosial tersebut.

Masih kata Gubernur Khofifah, data yang diperoleh dari pelaksanaan PK adalah untuk memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan masyarakat terutama dalam pembangunan keluarga.

"Sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan baik di pemerintah daerah maupun pusat," imbuhnya.