Korban saat bernegosiasi di Mapolsek Rogojampi beberapa waktu lalu.
Sementara itu, beberapa pengacara yang tergabung dalam FRB saat diwawancarai BANGSAONLINE.com mengatakan bahwa dirinya dan teman-teman pengacara lain tertarik dengan persoalan ini karena sudah banyak masyarakat yang jadi korban dengan kasus-kasus yang sama.
"Ya, saya dan teman-teman tertarik membantu korban karena sisi kemanusiaan dan kami menilai ada kejanggalan dan ketidak adilan hukum dalam penolakan laporan ini. Selain itu, telah banyak masyarakat yang sudah jadi korban seperti ini," kata Irfan Hidayat, S.H., M.H., salah satu pengacara sekaligus ketua FRB yang siap membantu Tono.
BACA JUGA: Sungguh Malang, Mobil Dirampas Debt Collector, Laporannya Ditolak Polsek Rogojampi
Lebih lanjut Irfan mengatakan jika kasus seperti ini juga bisa menjadi edukasi kepada masyarakat bahwasannya hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, karena hukum harus berdiri tegak. Bahkan, ia sangat menyayangkan penolakan laporan Tono di Polsek Rogojampi.
"Setiap masyarakat Warga Negara Indonesia (WNI) berhak memperoleh keadilan hukum, apalagi polisi sebagai pelayan masyarakat tidak boleh serta merta menolak laporan masyarakat," kata Irfan.
Irfan juga menjelaskan, pengambilan paksa yang dilakukan oleh para debt collector itu jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang.
"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 menyebutkan bahwa perusahaan kreditor hanya bisa melakukan penarikan atau mengeksekusi obyek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak usai meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri, bukan seenaknya sendiri mengambil kendaraan di tengah jalan," jelas Irfan. (guh/ian)
BACA JUGA: Oknum Polisi di Banyuwangi Diduga Terlibat Penarikan Mobil Kredit Macet
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
