Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan, S.H.
Oleh karena itu, lanjutnya, ke depan pemerintahan Gresik Baru di bawah kepemimpinan Bupati Gus Yani dan Wabup Bu Min harus memaksimalkan penggunaan CSR untuk kepentingan publik. "Nanti melalui DPRD kami minta Pak Bupati Gus Yani maksimalkan penggunaan CSR, sehingga pembangunan bisa kita ambilkan dari CSR," terang Mujid.
Tahap awal untuk penataan CSR tersebut, imbuhnya, DPRD meminta Pemkab Gresik untuk membenahi data CSR, sehingga data CSR yang masuk jelas dan transparan untuk membiayai pembangunan untuk kepentingan publik. "Terus terang, sejauh ini masih banyak CSR yang tak jelas peruntukannya," cetus Mujid.
Mujid menyatakan, di Kabupaten Gresik saat ini banyak sarana publik yang membutuhkan perbaikan. Mulai jalan, lembaga pendidikan seperti sekolah, kesehatan, infrastruktur pertanian, jembatan, dan lainnya.
"Sarana-sarana fisik itu banyak yang belum bisa diperbaiki maksimal lantaran terbentur anggaran. Untuk itu, ke depan Pemkab Gresik bisa memanfaatkan CSR untuk menopang biaya pembangunan infrastruktur publik," jelasnya.
Agar keluar masuknya CSR dari perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik bisa transparan dan jelas pemanfaatannya, DPRD mendorong pemkab memanfaatkan payung hukum berupa peraturan daerah (perda). Hal ini sudah dijalankan oleh sejumlah kabupaten dan kota lain dalam menjaring CSR untuk kepentingan pembangunan daerah. Dia kemudian mencontohkan kabupaten yang berdekatan dengan Gresik, yakni Bojonegoro.
"Di Bojonegoro sudah punya Perda No. 5 Tahun 2015 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. CSR perusahaan dimasukkan dalam pendapatan daerah untuk kepentingan pembangunan," pungkasnya. (hud/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
