Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jatim Alexander Ruby Setyohadi disaksikan Mendagri Tito Karnavian dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh secara virtual di Hotel Wyndham OPI Palembang, Rabu (2/12). foto: ist/ bangsaonline.com
“Sinergitas yang dibangun agar Provinsi Jatim dan Kabupaten/Kota se-Jatim mampu meningkatkan pengelolaan adminitrasi keuangan yang terus meningkat,” katanya.
Lebih lanjut dirinya menyampaikan, keberseiringan antara akuntabilitas yang dilakukan APIP dan SPIP merupakan bagian yang penting dilakukan. Sehingga, manfaat dari seluruh program yang dilaksanakan bisa langsung dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.
"Mulai perencanaan sudah dilakukan dengan e-planning, dan penganggarannya lewat e-budgeting. Tapi, untuk pelaksanaan, monitoring, dan evaluasinya juga harus terus dilakukan pengawasan," jelas orang nomor satu di Jatim ini.
Dengan adanya pengawasan yang terus berjalan, lanjut Khofifah, maka akan bisa diperoleh feedback dari seluruh program yang sudah dilakukan.
Sementara itu, Mendagri RI Tito Karnavian mengatakan, penandatanganan tersebut merupakan kelanjutan dari MoU atau Nota Kesepahaman yang dibuat 3 September 2020 antara Mendagri dengan BPKP. Inti dari Nota Kesepahaman tersebut yaitu untuk melakukan koordinasi. Serta untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dijelaskan, peran BPKP sebagai pemeriksa internal pemerintah dinilai sangat penting. Karena itu, Mendagri berharap, BPKP bisa mengawal pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan lancar. Terutama dari sisi program anggaran yang diinginkan Presiden RI bahwa setiap rupiah bermanfaat bagi masyarakat.
“Artinya semua program yang ada betul-betul dilaksanankan atau sent, tetapi juga dirasakan masyarakat atau delivered. Ini tentunya memerlukan langkah-langkah disamping perencanaan, eksekusi pelaksanaan, juga pengawasan,” pungkasnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
