Debat Publik Pilbup Blitar 2020. (foto: ist)
"Menurut data BPS tahun 2018-2019, Kabupaten Blitar adalah salah satu daerah dengan tingkat pencemaran lingkungan yang cukup tinggi. Untuk pencemaran udara, ada 71 desa yang terdampak, hampir menyerupai daerah industri seperti Sidoarjo dan Gresik," jawab Mak Rini.
Jawaban itu kemudian langsung mendapat sanggahan dari Rijanto.
"Tampaknya jauh dari yang saya harapkan. UHC tentunya adalah upaya-upaya kita dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk fasilitasnya. Termasuk pembangunan puskesmas. Kabupaten Blitar dari 24 puskesmas. Sebanyak 8 sudah terakreditasi puskesmas utama dan 16 puskesmas madya. Kemudian kami juga membangun rumah sakit di Srengat sekaligus melengkapi fasilitas Rumah Sakit Mardi Waluyo Wlingi. Kemudian untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang berbelit-belit akan kami ubah menjadi Kartu Blitar Sehat," ujar Rijanto.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Blitar, Hadi Santosa saat dikonfirmasi soal hal ini menjelaskan jika pihaknya memberi lampu hijau kepada paslon untuk membawa alat peraga atau sontekan ke panggung debat. Hal ini dilakukan agar debat berjalan lebih dinamis dan hidup.
"Tidak apa-apa. Jadi tidak ada larangan. Dan saya khawatir kalau kita kaku, tidak boleh membawa apa-apa, malah tidak terjadi dialog. Apalagi jika ada paslon yang lemah dalam hal public speaking," kata Hadi. (ina/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
